KUII ke-6 : Rahmat Kurnia; Syariah dan Khilafah Solusi Kemunduran Politik Umat

Delegasi Hizbut Tahrir Indonesia, menegaskan syariah dan Khilafah adalah solusi bagi kemunduran peran politik umat. Karena hanya dengan Khilafah-lah umat Islam akan bisa menghadapi neoliberalism dan neoimperialisme. Hal ini disampaikan Muhammad Rahmat Kurnia dalam   dalam sesi pleno II Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-6, Selasa (10/2) di Yogyakarta.

Menurutnya, ancaman yang sekarang sedang dihadapi Indonesia adalah neoliberalisme dan neoimperialisme dalam semua bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi, aspirasi umat Islam semestinya adalah membebaskan diri dari neoliberalisme dan neoimperialisme dalam segala bidang ini.
“Lalu, setelah kita terbebas apa yang diterapkan? Semestinya, kita menerapkan syariat Islam,” tegasnya.
Ia menegaskan kaum Muslimin tidak boleh malu dan ragu untuk menerapkan syariat Islam secara total dalam naungan khilafah. “Khilafah itu adalah ajaran Islam. Kita tidak boleh phobi terhadap khilafah yang merupakan ajaran agama kita,” bebernya.

Rahmat menyarankan agar kaum Muslimin mempelajari apa khilafah itu. “Kalau khilafah itu baik, maka mengapa kita tidak mau untuk mengikuti dan menerimanya. Kalaupun ada yang menganggap tidak baik, maka harus dapat menunjukkan di mana letak tidak baiknya. Jangan phobi,” pungkasnya
Dalam sessi kedua yang bertema Penguatan Peran Politik Umat Islam Indonesia ini,  salah seorang pembicara Bachtiar Efendi menyatakan umat Islam meskipun banyak namun secara politik hanya dimanfaatkan saat Pemilu dan Pilkada. Apa aspirasi politik umat Islam belum jelas. Pada tahun 1955 aspirasi politik umat jelas, sekarang kabur. Solidaritas umat Islam pun kabur.

Sementara itu, pembicara yang lain, Masdar F Mas’udi menyatakan hubungan agama dengan negara sangat menarik. Saat peradaban Islam diharapkan tampil maka patut hubungan agama dengan negara patut dipertegas dan dipromosikan ke dunia lain.

Berkaitan dengan politik umat, Masdar F Mas’udi mengakui isu yang sekarang yang hangat di tengah-tengah umat adalah khilafah. Menurutnya, Khalifah dalam alquran ada dua makna, pertama, khilafah yang sifatnya universal untuk seluruh manusia sebagaimana penciptaan Adam.
Kedua, bersifat politik sebagai penguasa seperti dalam kasus Daud. Tapi, keduanya berarti wakil, mandataris. Semua mandatori dari presiden hingga RT merupakan khalifatullah. Semua penguasa disahkan atas nama Allah sehingga harus sadar untuk menjalankan mandat Allah

Menanggapi hal ini,  Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Rahmat Kurnia memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, makna syari’i Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi umat Islam di seluruh dunia, yang dipimpin oleh seorang Kholifah, bukan kepimpinan tingkat RT.

“Khilafah yang berarti kekuasaan atau mandatori adalah makna bahasa (lughawi). Sementara, secara syar’iy khilafah adalah kepemimpinan umum kaum Muslim seluruh dunia untuk menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Kita harus menggunakan makna syar’iy. Jadi, misalnya, tidak bisa RT disebut khalifah,” ujarnya ketika ditanya Media Umat. []Mediaumat/Joy
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/02/10/kuii-ke-6-rahmat-kurnia-syariah-dan-khilafah-solusi-kemunduran-politik-umat/

Read more »

Sri Sultan HB X Ungkap Hubungan Khilafah Utsmaniyah dengan Tanah Jawa

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) : Sri Sultan HB X Ungkap Hubungan Khilafah Utsmaniyah dengan Tanah Jawa

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan hubungan Khilafah Utsmaniyah dengan tanah Jawa. “Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada tahun 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta, Senin (9/2).

Peresmian tersebut, lanjut Sri Sultan, ditandai dengan penyerahan bendera hijau bertuliskan kalimat tauhid. “Bendera hadiah Sultan Utsmani masih tersimpan baik di Keraton Yogya,” ujarnya.
Menurutnya, Sultan Turki pula yang mengukuhkan Raden Fatah sebagai khalifatullah di Jawa. “Perwakilan Khilafah Turki di Tanah Jawa, ditandai dengan penyerahan bendera hitam dari kiswah Ka’bah bertuliskan kalimat tauhid, dan bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasulullah,” bebernya.

Sri Sultan juga menyebutkan pada 1903 saat dilakukan kongres khilafah di Jakarta, Sultan Turki mengutus M Amin Bey yang menyatakan haram hukumnya penguasa Muslim tunduk pada Belanda.
Ia juga menyebut atas dorongan Sultan, salah satu abdi ngarso dalem Sultan Yogja kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah. “Dialah KH Ahmad Dahlan!” tegasnya.

Terkait KUII, Sri Sultan pun berpesan. “Ulama punya dua peran yaitu tanggung jawab kepemimpinan dan penunjuk arah. Oleh sebab itu, badan pekerja kongres harus berani melakukan amar maruf nahi munkar pada pemerintah dan umat Islam, khususnya saat terjadi ketidakpastian seperti sekarang,” pungkasnya.[] MIY/Joy

http://hizbut-tahrir.or.id/2015/02/09/kongres-umat-islam-indonesia-kuii-sri-sultan-hb-x-ungkap-hubungan-khilafah-utsmaniyah-dengan-tanah-jawa/

Read more »

Baiat Syar’i Hanya untuk Khalifah dalam Sistem Khilafah, Bukan untuk Putra Mahkota Kerajaan seperti Saudi

Baiat Syar’i Hanya untuk Khalifah dalam Sistem Khilafah, Bukan untuk Putra Mahkota Kerajaan seperti Saudi. Setelah pengumuman meninggalnya Pangeran Arab Saudi, pada hari Jum’at (3 Rabi’ul Tsani 1436 H. – 23 Januari 2015 M.), dan setelah pengangkatan Putra Mahkota Sulaiman bin Abdul Aziz Al Saud, sejumlah channel TV mempublikasikan Upacara Pembaiatan Salman sebagai raja Arab Saudi guna memberikan label syariah Islam bagi rezim monarki Arab Saudi.

*** *** ***

Sejak rezim Al Saud menikam Khilafah dari belakang, dengan tikaman yang lebar melalui bantuan Inggris, mereka mengangkat dirinya sendiri sebagai para penguasa yang mewakili Islam secara umum, dan khususnya kelompok Sunni, yang menjaga bagian terpenting dari Semenanjung Arab, yaitu bilādul haramain (negeri dengan dua tempat suci). Sejak saat itu, generasi Al Saud bergantian memerintah negeri. Mereka saling mewarisi kekuasaan atas kekayaan Saudi. Mereka menggunakan semua potensi yang dimiliki negerinya, seakan-akan semua itu adalah budak-budaknya. Dengan demikian mereka telah membangun monarki feodal dengan model yang dikelilingi perusahaan-perusahaan kapitalisme global dan menghalangi kaum Muslim dari menikmati kekayaan negerinya.

Kehadiran rezim Al Saud juga memandulkan gerakan Islam dengan dua cara. Pertama: menggelapkan gambaran yang benar tentang pemerintahan Islam dan mendistorsi pemikiran politik Islam dengan menyebarkan model sistem perundang-undangan Eropa Abad Pertengahan yang dibungkus Islam. Semua itu dilakukan dengan menggelontorkan uang dalam jumlah besar guna penerbitan fatwa-fatwa mereka dan adopsi-adopsinya melalui segala cara (radio, TV, penerbitan, asosiasi, dan sebagainya). Kedua: melakukan penindasan dan kekerasan terhadap siapapun yang menyeru masyarakat untuk menerapkan Islam di bumi bilādul haramain (negeri dengan dua tempat suci). Penjara mereka, yang dipenuhi ulama, merupakan bukti kejahatannya.

Sebaliknya, rezim Al Saud ini mendukung semua proyek sekular di bumi Arab, dan mengaborsi setiap benih revolusi atau proyek perubahan, seperti yang terjadi di Mesir dan Yaman. Jangan pernah lupa pula peran besar rezim Al Saud dalam membantu Amerika Serikat saat memerangi Irak, Afganistan, dan sekarang yang memerangi para pejuang revolusi di negeri Syam.

Rezim kriminal ini telah membuat beberapa model dan label hukum. Akibatnya, orang yang tidak mengerti Islam melihat bahwa rezim ini menerapkan beberapa hukum Islam, seperti pelaksanaan hukum qishash di lapangan terbuka; perempuan wajib berhijab dalam kehidupan umum; dan pada waktu-waktu shalat masyarakat dikontrol oleh Badan Amar Makruf Nahi Munkar yang jahat. Mengapa jahat? Karena lembaga ini hanya mampu menghukum masyarakat umum, namun buta terhadap kemungkaran para pangeran. Setiap kali rajanya meninggal, Dewan Kerajaan menggelar pertemuan untuk mengadakan baiat formalitas, tanpa memperhatikan pendapat masyarakat. Pasalnya, putra mahkota itu sudah diangkat sebelumnya, setelah dipersiapkan dengan matang, untuk meneruskan tugas-tugas pendahulunya.
Baiat adalah metode pengangkatan khalifah dalam Islam. Baiat adalah akad perwakilan dan kerelaan antara semua kaum Muslim dan seorang khalifah yang akan menjalankan tugasnya setelah dipilih oleh masyarakat dan telah memenuhi semua persyaratan yang diperiksa oleh Mahkamah Mazhalim, termasuk kemampuan calon untuk menjadi khalifah. Baiat tidak dapat dilakukan dalam sistem selain sistem Islam. Pasalnya, baiat adalah hukum di antara hukum-hukum Islam berdasarkan sudut pandang kehidupan. Wajib atas kaum Muslim ada baiat di pundak mereka. Rasulullah saw. bersabda dalam dua hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,“Dulu kala Bani Israel diurusi oleh para nabi. Setiap kalian seorang nabi meninggal, segera diganti oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudah aku. Yang akan ada adalah para khalifah sehingga jumlah mereka banyak.” Para sahabat bertanya, “Apa yang Anda perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Tunaikan baiat yang pertama, yang pertama saja, dan berikan kepada mereka hak-haknya. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka atas kepemimpinannya.”
Rasulullah saw. Juga bersabda, “Siapa saja yang mati, sementara di pundaknya belum ada baiat (kepada Khalifah), maka ia mati seperti mati jahiliah (berdosa).”

Jika hukum-hukum syariah terputus dari dasarnya dan pelaksanaannya tanpa menegakkan dasarnya, maka itu tidak akan memberikan karakter Isla, dan memberikan rezim legitimasi. Semua sistem yang tidak menerapkan Islam secara utuh, dengan tolok ukur halal dan haram, tidak dianggap sebagai sistem Islam, meskipun karakter Islam mendominasi penampilan para penguasa, atau model pemerintahan. Penerapan hukum-hukum tersebut, dengan model pepesan kosong, akan menyebabkan kerusakan dan perusakan. Hal itu akan menjadikan hukum-hukum Islam sama dengan hukum-hukum sistem positif, yang melihat semua hal berdasarkan kepentingan. Di sisi lain, hukum-hukum tersebut akan menyia-nyiakan proyek umat, hanya berisi tambal-sulam terhadap rezim, dan hanya membius kaum Muslim yang tengah berjuang mencari perubahan.

Baiat yang sebenarnya mengharuskan terlebih dulu tegaknya Negara Islam yang sebenarnya. Mā lā yatimmul-wājibu illā bihi fahuwa wājib (Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu adalah wajib). Baiat terhadap Khalifah adalah wajib atas kaum Muslim. Tidak mungkin ada baiat terhadap Khalifah jika tidak ada Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian, yang menegakkan syariah Allah, mengurusi dan menjamin masyarakat, yang dengan penegakan hukum-hukum ini masyarakat menyadari hubungannya dengan Allah, dengan menjauhi larangan-larangan-Nya, dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. [Usamah Syu’aib –Tunis/Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 27/1/2015].

Baiat Syar’i Hanya untuk Khalifah dalam Sistem Khilafah, Bukan untuk Putra Mahkota Kerajaan seperti Saudi. http://hizbut-tahrir.or.id/2015/02/03/baiat-syari-hanya-untuk-khalifah-dalam-sistem-khilafah-bukan-untuk-putra-mahkota-kerajaan-seperti-saudi/

Read more »

Mufti Mesir Rezim Sisi : Organisasi Negara Islam Bukan Suatu Khilafah Dan Bagian Dari Islam

Mufti Mesir Rezim Sisi : Organisasi Negara Islam Bukan Suatu Khilafah Dan Bagian Dari Islam. Eramuslim –Mufti negara Mesir, Dr Shawki Abdel Kareem Alam, menyatakan bahwa organisasi Negara Islam (IS) bukanlah suatu negara dan bukan pula merupakan bagian dari Islam, dalam sebuah pernyataan di depan anggota Dewan Islam Singapura pada hari Senin (26/01) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut Dr Shawki mengatakan, “Kami telah menekankan sebelumnya bahwa kita tidak harus menggunakan sebutan negara Islam untuk menyebut kelompok bersenjata Daash.”

Menurutnya pembentukan negara Islam harus dikembalikan kepada akar organisasi pada awalnya.
Dr Shawki menganggap bahwa sejak kemunculan organisasi di tahun 2013 hingga dapat mendominasi wilayah yang luas dan menyatakan “khilafah” di kawasan yang dikendalikan oleh mereka di Irak dan Suriah adalah salah, “organisasi salah menafsirkan Islam,” tegas Dr Shawki.

Mufti Mesir menyatakan bahwa organisasi Daash menganggap telah melakukan sesuatu atas nama Islam, akan tetapi dirinya menegaskan bahwa perbuatan Daash tersebut bukanlah bagian dari Islam.
Sementara itu menanggapi penerbitan gambar karikatur nabi Muhammad oleh majalah satir Charlie Hebdo, Dr Shawki menyatakan bahwa perbuatan tersebut telah menyinggung perasaan miliaran umat Muslim di dunia. Akan tetapi menurutnya umat Muslim harus menangani masalah ini secara rasional.
“Ketika seseorang melakukan kejahatan di satu negara, ada cara untuk memastikan bahwa membawa masalah ini melalui jalur yang tepat, dan segala sesuatu yang kita lakukan harus adil, ini adalah dasar dari Islam,” tambah Dr Shawki.

Dr Shawki Abdel Kareem Alam diangkat menjadi mufti negara oleh mantan Presiden Muhammad Mursi pada akhir Februari 2013 lalu. Posisinya dianggap ‘aman’ dan tidak digantikan oleh presiden kudeta Abdel Fattah Sisi ketika telah dilantik menjadi presiden baru Mesir pada bulan Juni 2014. Ini menunjukkan jika panglima rezim militer As-Sisi cocok dan sevisi dengan Dr. Shawki Abdel Kareem sehingga tetap mempertahankannya. (Alarabiya/Ram)

 Mufti Mesir Rezim Sisi : Organisasi Negara Islam Bukan Suatu Khilafah Dan Bagian Dari Islam http://www.eramuslim.com/berita/mufti-mesir-organisasi-negara-islam-bukan-suatu-khilafah-dan-bagian-dari-islam.htm#.VMpScy6UOSo

Read more »

NLT II KAMMI: Tantangan Mendirikan Khilafah

BOGOR- Puluhan peserta National Leadership (NLT) 2 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Se-Indonesia berdiskusi mengenai Gerakan Islam Kontemporer di dunia, khususnya di Indonesia. Agenda yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah (PD) KAMMI Bogor ini berlangsung sejak 26-31 Januari 2015 di Aula GOR Pajajaran Bogor.

Beberapa di antara gerakan tersebut adalah gerakan Salafi, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan Jamaah Tabligh. “Ada beberapa di antaranya melakukan hal yang benar namun dengan caranya kurang sesuai, khususnnya dengan kondisi di Indonesia. Maka kesalahan tersebut cenderung menguntungkan pihak-pihak yang membenci Islam,” ujar Dr. Taufik Hulaimy, Ma, Med saat mengisi NLT 2.

Ia pun memberikan pernyataan terkait fatwa pengharaman demokrasi yang cenderung menguntungkan pihak pembenci Islam. “Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi apabila dilawan dengan fatwa tersebut dapat menimbulkan potensi kepemimpinan dipegang oleh pemimpin non muslim,” ungkap salah satu staff dosen di University of Sudan itu.

Salah satu kesimpulan kongkrit dari diskusi tersebut adalah KAMMI harus berani memulai langkah sesuai kondisi saat ini namun tetap mencontoh pada Rasulullah SAW. “Untuk mencapai kesuksesan dalam mendirikan khilafah adalah dengan tidak mengambil jalan kekerasan, namun juga tidak tunduk pada musuh,” tutupnya. (*/KAMMI Daerah Bogor)

NLT II KAMMI: Tantangan Mendirikan Khilafah
http://m.kompasiana.com/post/read/699028/3/nlt-ii-kammi-tantangan-mendirikan-khilafah.html

Read more »

Meski Berjumlah 1,6 Miliar, Muslim Jadi Lemah Tanpa Khilafah

Meski Berjumlah 1,6 Miliar, Muslim Jadi Lemah Tanpa Khilafah. HTI Press, Palangkaraya. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Palangkaraya menyatakan leluasanya orang kafir menghina Nabi Muhammad SAW —sehingga Charlie Hebdo menerbitkan ulang kartun penghinaan terhadap Nabi Muhammad sebanyak 3 juta eksemplar baru baru ini— menunjukkan kelemahan kaum Muslim tanpa khilafah.

“Umat Islam yang kini berjumlah lebih dari 1,6 miliar terbukti tidak mampu menghentikan penghinaan kepada Nabi yang mulia, sehingga tindakan keji itu terjadi berulang-ulang,” ungkap Humas HTI Kalimantan Tengah Muhammad Khomeini dalam aksi Bela Nabi SAW, Sabtu (24/1) di Bundaran Kecil Kota Palangkaraya.
Oleh karena itu, Khomeini menyeru kaum Muslimin agar bersungguh sungguh berjuang menegakkan khilafah. Karena hanya khilafahlah yang akan secara nyata menghentikan semua penghinaan itu, serta melindungi kehormatan Islam dan umatnya, sebagaimana pernah ditunjukkan oleh Khalifah Abdul Hamid II terhadap Perancis dan Inggris yang hendak mementaskan drama karya Voltaire, yang menghina Nabi Muhammad SAW.

“Ketegasan sang Khalifah, yang akan mengobarkan jihad melawan Inggris itulah yang akhirnya menghentikan rencana jahat itu sehingga kehormatan Nabi Muhammad tetap terjaga,” tegasnya di hadapan puluhan peserta aksi.

Peserta aksi, dari awal hingga akhir, nampak semangat dengan meneriakkan takbir dan kibaran bendera Liwa dan Roya. Mereka pun membentangkan spanduk dan mengacung acungkan poster, salah satunya bertuliskan: Khilafah akan Hentikan Penghinaan Terhadap Nabi SAW.[]M Mimie/Joy
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/01/28/meski-berjumlah-16-miliar-muslim-jadi-lemah-tanpa-khilafah/

Read more »

Perintis Islam di Inggris Dukung Khilafah dan Jihad

Perintis Islam di Inggris Dukung Khilafah dan Jihad. Siapa sangka ketika Kerajaan Kristen Inggris menganggap Islam adalah agama setan, anak seorang pendeta Gereja Metodis, William Henry Quilliam, malah masuk Islam. Lebih dari itu, ia juga menyeru secara terbuka agar orang orang Kristen meninggalkan keyakinan trinitasnya untuk masuk Islam, karena menurutnya, Islam bukanlah agama setan.

Berkat kekonsistenannya dalam berdakwah, Khalifah Sultan Abdul Hamid II pada 1894 mengangkatnya menjadi Syeikhul Islam untuk Kepulauan Inggris. Di tengah tingginya permusuhan Inggris terhadap Islam terutama menjelang Perang Dunia I, Quilliam tetap berdakwah dan menyeru kaum Muslimin untuk bersatu mendukung Khilafah Utsmani serta berjihad melawan penjajah.

Tentu saja seruan tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Ratu Inggris. Sehingga menjadi amunisi para loyalis kerajaan untuk semakin menambah sikap intoleran dan anarkis kepada diri dan para pengikutnya.

Masuk Islam
Quilliam lahir di Liverpool, Inggris pada 10 April 1856 dari keluarga kaya dan terpandang. Selain seorang pendeta Metodis, ayahnya, Robert Quilliam, adalah seorang pembuat jam. Sedangkan ibunya, Harriet Quilliam adalah seorang aktivis Gereja Metodis.

Sejak kecil, William Henry Quilliam sudah mendapatkan pendidikan yang memadai. Oleh kedua orangtuanya disekolahkan pada jurusan hukum di Liverpool Institute dan King William’s College. Pada 1878, ia memulai karirnya sebagai seorang pengacara sukses. Selain sebagai pengacara handal, ia juga dikenal sebagai sastrawan, jurnalis, editor, filantropis, pembicara dan pebisnis.

Banyak hal yang membuatnya tertarik pada Islam, salah satunya ketika dalam perjalanan dari Gibraltar menuju Maroko, Quilliam menyaksikan beberapa orang Muslim yang wudhu dan shalat di atas kapal. Quilliam sangat tersentuh dengan kekhusyuan shalat dan ketenangan wajah mereka, tak peduli kuatnya angin yang berhembus maupun goyangnya kapal diterpa gelombang. Sejak saat itulah, ia tertarik untuk mempelajari Islam lebih lanjut.

Akhirnya pada tahun 1887, bersaksi bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan mengganti namanya menjadi Abdullah Quilliam. “Salah satu alasan dia tertarik kepada Islam adalah bahwa alkohol dilarang bagi umat Islam. Selain itu, ia juga memiliki keprihatinan teologis tentang Trinitas Kristen,” tutur Ron Geaves, profesor agama dari Universitas Hope Liverpool.

Aktif Berdakwah
Setelah itu, ia aktif berdakwah kepada pribumi Inggris khususnya di Liverpool. Dua tahun setelah keislamannya, ia mendirikan Liverpool Muslim Institute (LMI), sebuah pusat kajian keislaman di Brougham Terrace No 8, West Derby Street, Liverpool. Islamic centre yang sekaligus berfungsi sebagai masjid. Sehingga tempat ini tercatat sebagai Islamic centre dan masjid pertama di Inggris. Di masjid inilah umat Muslim biasa melaksanakan shalat berjama’ah dan shalat Jum’at, yang khutbahnya disampaikan dalam bahasa Arab dan Inggris.

Abdullah juga mendirikan sekolah asrama untuk anak laki-laki dan sekolah siang untuk anak perempuan, serta panti asuhan bernama Medina Home untuk anak-anak terlantar. LMI semakin berkembang dengan menyelenggarakan pendidikan di berbagai bidang yang diikuti oleh masyarakat umum, baik Muslim dan non Muslim. Bahkan LMI kemudian membangun perguruan tinggi yang mempunyai museum dan laboratorium sendiri.

Guna menarik minat warga non-Muslim untuk mempelajari Islam, Abdullah kerap menyelenggarakan acara debat mingguan dan komunitas sastra. “Ia berhasil mengajak 200 warga lokal dan 600 orang di seluruh Inggris untuk pindah agama dan ia menghabiskan banyak waktu melakukan syiar tentang Islam dan bahwa Islam bukan agama setan,” kata Jahangir Mohammed dari Abdullah Quilliam Society —lembaga yang melestarikan peninggalan bersejarah Quilliam.

Mereka yang masuk Islam di antaranya adalah ibunda tercinta yang kemudian mengganti namanya menjadi Khadija setelah masuk Islam pada 1893. Selain itu, tercatat pula beberapa tokoh penting yang masuk Islam setelah didakwahi Quilliam, diantaranya Gubernur Staleybridge Resched Stanley dan Lord Stanley of Alderley Cheshire. Sehingga Cheshire tercatat sebagai Muslim pertama dari keluarga bangsawan (House of Lord) Inggris.

Tahun 1893, LMI menerbitkan majalah mingguan The Crescent dan tak lama kemudian majalah bulanan The Islamic World. Majalah-majalah ini dicetak sendiri oleh LMI dan didistribusikan ke lebih dari 20 negara. Abdullah juga menulis beberapa buku, salah satunya Faith of Islam yang telah diterjemahkan ke dalam 13 bahasa. Berkat aktifitas dakwah dan publikasi-publikasi tersebut, Quilliam semakin dikenal di berbagai negara sebagai tokoh Islam dari Inggris.

Berdasarkan prestasi dakwahnya tersebut, pada 1894, Khalifah Abdul Hamid II secara resmi mengangkatnya sebagai Syeikhul Islam untuk Kepulauan Inggris. Meskipun minoritas, Quilliam tak pernah segan menampakkan identitas keislamannya dan sering tampil mengenakan gamis dan sorban di acara resmi sekalipun. Statusnya sebagai warga Inggris tidak menghalanginya untuk menyuarakan penentangannya terhadap imperialisme dan kolonialisme.

Bahkan pada 1896, ia menyerukan fatwa haramnya seorang Muslim berpartisipasi sekecil apapun bersama Inggris untuk memerangi kaum Muslimin di Sudan.

“Saya memperingatkan setiap Mukmin sejati (True-Believer), jika memberikan bantuan sekecil apapun dalam ekspedisi yang diproyeksikan melawan kaum Muslimin di Sudan, meskipun hanya membawa bingkisan, atau memberikan segigit roti untuk makan atau minum air kepada setiap orang yang ikut ekspedisi melawan umat Islam hingga mampu membantu anjing kafir (giaour) melawan Muslim, namanya tidak layak untuk tetap ada pada daftar orang beriman (the roll of the faithful),” tegasnya seperti dipublikasikan The Crescent Vol VII, No 167, 11 Syawal 1313/25 Maret 1896.

Padahal, masa itu adalah puncak dari imperialisme dan kolonialisme Kerajaan Kristen Inggris sehingga hampir 100 juta orang Islam berada di bawah kekuasaan Ratu Victoria. Fatwa ini tentunya mengundang kemarahan para loyalis kerajaan.

Di saat Khilafah Utsmani mengalami serangan bertubi-tubi dari Inggris dan negara-negara Eropa lainnya yang berusaha menghancurkan Khilafah dengan menebar bibit-bibit nasionalisme di setiap negeri jajahannya. Quilliam menyerukan agar umat tetap bersatu dalam naungan Khilafah Utsmani serta mengingatkan umat akan bahaya dari konspirasi Kristen yang berusaha memecah belah kesatuan umat Islam.
“Muslim semua! Arsy berada di bawah standar Khalifah (bukan Ratu, red). Mari kita bersatu di sana, satu dan semua, dan sekaligus!” tegasnya seperti dilansir The Crescent, Vol VII No 171, 7 Dzulqa’dah 1313/22 April 1896.

Karena sikap tegas ini, Quilliam dan LMI seringkali menjadi target anarkisme. Para jamaah masjid sering dilempari dengan batu, lumpur, bola salju dan sayuran busuk. Petasan dilempar ke dalam masjid dan pecahan gelas disebar di karpet untuk melukai jamaah yang shalat. Bahkan Quilliam pernah diancam untuk dibakar hidup-hidup.

Hingga puncaknya pada 1908, LMI dan media massa yang terbitkannya pun ditutup paksa. Quilliam dan para pengikutnya diusir ke Istambul, ibukota Khilafah Utsmani.

Namun, pada 1914, beberapa saat sebelum berkecamuknya Perang Dunia I, ia kembali ke Inggris tepatnya ke Woking dengan nama samaran Profesor Hendri Marcel Leon. Pada 28 April 1932 wafat di London dan dimakamkan di Pemakaman Brookwood, dekat Woking dengan nama Haroun Musthapa di batu nisannya.
Baru saja beberapa bulan di Woking, tepatnya pada Desember 1914, ia dapat mendirikan British Muslim Society (BMS) di Masjid Shah Jehan. Melalui BMS pula, ia kembali berdakwah secara terorganisir. Subhanallah! [] joko prasetyo http://hizbut-tahrir.or.id/2015/01/09/perintis-islam-di-inggris-dukung-khilafah-dan-jihad/

Read more »

Setiap Muslim harus Membangun Khilafah Islamiyah

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) percaya bahwa setiap Muslim harus membangun Khilafah Islamiyah. Ini ditegaskan Mohamed Nawab Mohamed Osman, peneliti tamu di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta dalam diskusi di UIN, Jakarta Kamis (14/5). ''Hanya saja masalahnya, konsep khilafah Islamiyah di Indonesia belum terlalu banyak dipahami oleh umat Muslim,'' papar Nawab.

Selain itu menurut Nawab, HTI sebagai sebuah ormas Islam juga tidak begitu dikenal di Indonesia, jika dibanding ormas Islam lainnya seperti NU, Muhammadyah dan sebagainya. Diakui Nawab bahwa HTI merupakan salah satu ormaas Islam yang tergolong masih muda usianya. ''Anggotanya juga banyak dari kaum muda,'' ungkapnya.

Menurut Nawab, kondisi Indonesia belakangan ini yang sarat dengan permasalahan demokrasi serta kapitalisme, membuat HTI mudah untuk merekrut massa atau mengkader kaum muda untuk bergabung ke HTI. Kelebihan HTI menurut Nawab antara lain yaitu tingkat militansi anggotanya yang tinggi serta memiliki sistem atau strategi pengkaderan yang bagus.

''Dan memang kebesaran suatu ormas Islam bisa dilihat dari aspek mobilisasi mereka, struktur organisasi keanggotaan, proses indoktrinasi serta aktivitasnya,'' ungkap Nawab.

Diakuinya, walaupun masih tergolong muda usia, HTI termasuk salah satu ormas Islam yang mampu memberi warna dalam perjalanan perpolitikan di Indonesia. ''Misalnya saat isu Ahmadiyah yang gencar beberapa waktu lalu, harus diakui HTI   sebagai motornya,'' tegas Nawab.

HTI menurut Nawab, masuk ke Indonesia dibawa oleh Abdullah bin Nuh serta Abdul Rahman Baghdadi. ''Kampus IPB salah satu yang aktif. Kemudian pada fase antara tahun 1982 hingga tahun 2000, HTI merupakan suatu gerakan bawah tanah. Kemudian muncul ke permukaan setelah lepas rezim Soeharto. Tahun 2007 hingga sekarang, HTI memainkan peranan penting dalam politik Indonesia,'' ungkap Nawab.

Sementara di tingkat dunia, Hizbut Tahrir (HT) dibentuk pada tahun 1953 di Jerusalam oleh Tarqi Al Din An Nabhani.  ''Mulanya HT hanya fokus pada permasalahan konflik di Arab dan Israel. Namun kemudian pada tahun 1960, HT menjadi ormas transnasional. Setelah itu, HT pun menyebar ke penjuru dunia, termasuk ke Inggris, Australia dan Amerika Serikat,'' ungkapnya. - osa/ahi. sumber: http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/05/15/50326-setiap-muslim-harus-membangun-khilafah-islamiyah. Setiap Muslim harus Membangun Khilafah Islamiyah

Read more »

Ormas Islam Demo Tolak Pembagian Kondom

Ormas Islam Demo Tolak Pembagian Kondom. Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membagikan kondom pada remaja mendapat reaksi keras dari sejumlah ormas Islam di Malang.
Sekitar 150 orang yang mengecam keras kebijakan itu menggelar demo di perempatan Jalan Veteran, Rabu (27/6/2012).

Mereka demo sambil mengusung dua spanduk bertuliskan 'Sosialisasi Kondom, Upaya Legalisasi Sex Bebas Merusak Generasi Muda Bukti Rezim Cabul', dan 'Saatnya Ganti Rezim dan Sistem Dengan Syariah dan Khilafah'.

Mereka juga mengusung belasan poster berisi kecaman terhadap terhadap kebijakan itu. Diantaranya 'Sosialisasi Kondom = Legalisasi Seks Bebas', 'Tolak Legalisasi Kondom', 'Destroy Sekulerism & Liberalism Rise Khilafah'.

Koordinator aksi, David Kurniawan mengungkapkan pembagian kondom tidak akan bisa menekan angka HIV/Aids. Justru pembagian ini semakin meningkatkan penderita HIV/Aids pada remaja. Seharusnya Kemenkes merubah pemikiran warga dengan mennsosialisasikan bahaya seks bebas.

"Kami juga menyarankan warga tidak menerima kondom yang akan diberikan oleh pemerintah," kata David disela aksi.

Diakuinya kondomisasi bisa menjadi solusi menekan penderita HIV/Aids. Tapi upaya ini tidak akan bisa berlangsung lama. Menurutnya upaya menekan penyebaran penyakit berbahaya ini dengan kondomisasi sangat menyesatkan. Seharusnya pemerintah mencari solusi yang bisa berlaku untuk jangka panjang.

"Pemikiran warga soal pemakaian kondom dan seks bebas harus diubah," tambahnya.

Setelah puas orasi di perempatan Jalan Veteran, massa melanjutkan ke gedung DPRD Kota Malang. Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/06/27/ormas-islam-demo-tolak-pembagian-kondom Ormas Islam Demo Tolak Pembagian Kondom

Read more »

HTI Demo Tolak Kampanye Kondom Menkes

Sekitar 100 orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bandung menggelar aksi demo menolak kampanye kondom yang digulirkan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Massa HTI berdemo di depan Gedung Sate Bandung.

Dalam aksinya, massa HTI ini menolak legalisasi penggunaan kondom di kalangan remaja, dengan alasan mencegah seks bebas serta menekan angka kehamilan di luar nikah. "Kami menolak dengan tegas adanya legalisasi tersebut, yang jelas-jelas merusak moral anak bangsa serta umat di Indonesia. Jika ini tidak ditolak akan rentan dengan seks bebas di kalangan pelajar," kata Asep Kurniawan, juru bicara aksi, Senin 25 Juni 2012.

Asep menyatakan, pemerintah salah langkah dalam menentukan kebijakan mencegah penyebaran HIV atau AIDS lewat penyebaran kondom. "Inti dalam mencegah AIDS yang sudah mengkhawatirkan di Indonesia yakni dengan penerapan syariah Islam," kata Asep.

Para pendemo yang didominasi oleh kalangan mahasiswa HTI ini, juga membawa spanduk yang bertuliskan "Sosialisasi Kondom = Kebijakan Cabul pemerintah".

Aksi sendiri mendapat pengawalan ketat, dari aparat Kepolisian Polrestabes Bandung. Sekitar 200 personel menjaga area gedung sate Bandung.

Nafsiah Mboi sendiri sudah menegaskan tidak pernah mengatakan akan melakukan kampanye kondom di kalangan umum, siswa-siswa dan remaja. "Tetapi tetap kami kampanyekan kondom ke setiap pelaku hubungan seks berisiko. Karena itu adalah salah satu indikator MDG," kata dia, Rabu 20 Juni 2012.

Seks berisiko di Indonesia terjadi pada semua umur, suami istri atau di luar hubungan pernikahan. "Yang kami maksud dengan seks berisiko adalah seks dengan risiko penularan penyakit atau risiko kehamilan yang tidak direncanakan," kata mantan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS ini. (umi) sumber: http://nasional.vivanews.com/news/read/329189-hti-demo-tolak-kampanye-kondom-menkes HTI Demo Tolak Kampanye Kondom Menkes

Read more »

HTI Jawa Barat Tolak Kondomisasi Kalangan Remaja

HTI Jawa Barat Tolak Kondomisasi Kalangan Remaja. Ratusan mahasiswa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat, berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Senin (25/6). Mereka menolak kampanye Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi tentang penggunaan kondom di kalangan pelajar SMA untuk mencegah penyakit menular seksual.

"Kondomisasi tidak menyelesaikan akar masalah penular virus HIV/AIDS, yakni seks bebas yang terjadi di kalangan remaja yang kian memprihatinkan," kata Lajnah Khusus Mahasiswa HTI Bandung Raya Asep Kurniawan, disela-sela aksi unjuk rasa.

Menurut Asep kondomisasi adalah solusi pragmatis yang sangat menyesatkan dan bukanlah mencegah tapi malah menambah parah. "Karena kondom dirancang bukan untuk mencegah HIV AIDS, sebagaimana diutarakan oleh salah seorang pencipta kondom M Potts," katanya.

Ia mengatakan, memberikan kemudahan akses kepada para remaja untuk mendapatkan kondom sama saja dengan melegalkan seks bebasnya. "Akibatnya, kampanye kondom akan semakin meningkatkan seks bebas. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mark Schuster dari University of California," ujarnya.

Dalam penelitiannya, kata dia, dijelaskan bahwa setelah kampanye kondomisasi, aktivitas seks bebas di kalangan pelajar meningkat dari 37 persen menjadi 50 persen. Oleh karena itu, kata Asep, pihaknya menolak tegas program kondomisasi di kalangan remaja karena secara tidak langsung akan berdampak pada legalisasi seks bebas.

Dalam aksinya, massa membawa beberapa spanduk dan bendera yang bertuliskan penolakan terhadap kampanye kondom. Aksi ini, cukup menyita perhatian bagi pengendara yang melintas di depan Kantor Gubernur Jawa Barat tersebut. Hazliansyah Sumber: Antara. Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/25/m65m2a-hti-jawa-barat-tolak-kondomisasi-kalangan-remaja HTI Jawa Barat Tolak Kondomisasi Kalangan Remaja

Read more »

4600 Tokoh Umat Sukseskan Konferensi Khilafah di Jakarta

4600 Tokoh Umat Sukseskan Konferensi Khilafah di Jakarta

HTI Press. Jakarta. Dengan wajah ceria para tokoh dari berbagai kalangan berbondong-bondong menghadiri Konferensi Tokoh Umat (KTU), Kamis (21/6) pagi di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta.

Sekitar 4600 kiai, ustadz, mubalighah, politisi, pengusaha, akademisi se-Jabodetabek dan sekitarnya dengan antusias mengikuti secara seksama konferensi yang bertema Khilafah, Model Terbaik Negara yang Menyejahterakan. Hal itu dibuktikan setidaknya dengan tetap duduknya mereka dari pagi hingga sore dan juga keaktifan mereka memberikan umpan balik (feedback) kepada para pembicara.

Di antara mereka nampak hadir pula, KH Shoffar Mawardi (Ma’had Daarul Muwahhid); Fikri Bareno (Al Ittihadiyah); Alfian Tanjung (Taruna Muslim); Mahmud Yunus (PITI); Irena Handono (Pakar Kristologi); Maisyarah M Ali (Aisyiyah); Yosmardin (Pengamat Ilmu Politik dan Pemerintahan); dan Ahmad Daryoko (Konfederasi Serikat Pekerja BUMN Strategis).

Namun ada juga beberapa tokoh yang mengikuti acara hingga zuhur saja, lantaran kondisi yang tidak memungkinkan. Di antaranya seperti yang disampaikan Presidium Mer-C Joserizal Jurnalis yang terpaksa pulang usai shalat Zhuhur. “Ustadz ana kurang sehat, maaf sekali saya pulang duluan, tanpa khilafah kita menjadi permainan zionis,” ungkapnya kepada panitia seraya badannya menggigil.

Kecerian peserta berubah menjadi geram, tatkala para petinggi Hizbut Tahrir Indonesia memaparkan fakta dan data betapa kayanya sumber daya alam negeri ini namun karena salah kelola, rakyatnya menjadi miskin.

Maka tidak aneh bila sebagian besar pemasukan APBN-P 2012 Indonesia bukan dari sumber daya alam tetapi dari pajak (74,5 persen) dan utang. Padahal menurut Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Arim Nasim pemasukan APBN Indonesia baru dengan SDA saja sudah surplus, bila menggunakan syariah Islam.

Menurutnya, dari akumulasi data resmi yang dikeluarkan pemerintah, ternyata penghasilan total pertahun dari pengelolaan sumber daya alam Rp 1.642 trilyun. “Artinya, APBN-P 2012 yang besarnya Rp 1.548, 3 trilyun dapat tertutupi bahkan surplus!” ujarnya.

Belum lagi kalau dikurangi bunga utang negara yang besarnya Rp 117,8 trilyun. “Surplusnya jadi lebih besar lagi yakni Rp 211,5 trilyun, lantaran dalam Islam haram hukumnya bayar bunga!” ujarnya kemudian disambut takbir peserta.

Menurut Ketua DPP HTI Dwi Condro Triono, surplus akan semakin melimpah ruah, bila pos dari pemasukan lainnya dihitung, seperti: anfal, fai, ghanimah, khumus, kharaj, jizyah, zakat dan lainnya. “Dari zakat saja sudah 217 trilyun,” ujar Ketua DPP HTI Dwi Condro Triono mengutip data Baznas.

Oleh karena itu, Representative Central Media Office of Hizbut Tahrir Tun Kelana Jaya menyatakan gara-gara diterapkannya sistem kapitalisme, Indonesia menjadi negeri yang ironis. “Negerinya kaya, rakyatnya miskin, utangnya banyak!” pekiknya.

Karena diterapkannya sistem kapitalisme, sumber daya alam yang sejatinya adalah milik rakyat, malah dikelola dan dinikmati oleh asing beserta para anteknya yang duduk di kursi kekuasaan.

Kegeraman peserta berubah menjadi semangat untuk turut berjuang mengganti sistem dan rezim tatkala mendengarkan pemaparan Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib.

Menurut Rokhmat ironi bangsa ini terjadi lantaran dua faktor. Pertama, sistem yang diterapkan adalah sistem yang rusak dan bobrok. Kedua, penguasanya tidak amanah bahkan menjadi antek penjajah.

Karena itu yang menjadi problemnya maka dua perkara itu pula yang harus diganti. “Sistemnya diubah dan penguasanya diganti,” pekik Rokhmat kemudian disambut takbir ribuan peserta.

“Bila sistemnya diganti apa yang menjadi solusinya?” tanya Rokhmat.

Dengan lantang dan antusias peserta pun menjawab berulang-ulang. “Khilafah, khilafah, khilafah…” pekik ribuan peserta serentak.

Setelah peserta diam, Rokhmat pun kembali berbicara. “Kerusakan ini terjadi karena dosa-dosa meninggalkan syariah, syariah Islam tidak bisa diterapkan secara kaffah kecuali diterapkannya khilafah!” pekiknya kemudian gemuruh pekikan khilafah kembali membahana.

Sedangkan terkait penguasa, Rokhmat menyatakan umat harus mencabut dukungan dari penguasa korup tersebut dan tidak memberikan kesempatan untuk berkuasa lagi. “Jangan contreng mereka! Jangan contreng mereka!” tegasnya.

Sebagai ganti mereka, umat tinggal memilih orang-orang yang shalih, bertakwa, dan amanah. Insya Allah, tidak sulit bagi umat untuk mencari mereka. Sebab, penghuni terbesar negeri adalah umat Islam. Hanya saja, selama sistemnya masih kapitalisme-liberalisme dan demokrasi, maka pergantian penguasa itu tidak menghasilkan perubahan apa pun.

Lihatlah, betapa banyak orang yang sebelumnya baik, begitu menjadi penguasa dalam sistem bobrok ini, berubah menjadi korup dan tidak amanah. “Maka persoalan kedua ini hanya bisa dilaksanakan ketika perubahan sistem kapitalisme menjadi syariah dan khilafah telah berhasil dilakukan!” tegasnya.

Tanggapan Peserta

Mendengarkan pemaparan yang begitu jelas, rinci dan mengguhah tersebut peserta merasa tercerahkan. “Dengan kegiatan ini kami mendapatkan satu pencerahan dan pendalaman mengenai fakta yang terjadi di negeri ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus berlanjut dan masyarakat Indonesia dibukakan hati dengan apa yang diperjuangkan HTI. HTI luar biasa dengan konsepnya,” ujar KH Tubagus Mulyadi Mawahib, Pimpinan Pondok Pesantren dan Majelis Dzikir Shalawat Muabad, Gadog, Bogor.

“Kegiatan ini bagus. Sebab dengan kegiatan ini memberikan pendidikan politik kepada seluruh tokoh umat,” Akmal Azis. Manager Community Development PT Bakrie.

“Bagi saya materi yang disampaikan sangat menarik, bukan hanya membuat terharu tapi juga kagum, serta memberikan pencerahan. HTI bisa memaparkan fakta yang jelas. Saya sangat terinspirasi, apalagi yang menyampaikan materi adalah tokoh-tokoh muda,” H Sultoni, Direktur Sosial Dewan Dakwah Islam/Ketua Majelis Penanganan Sosial Muhammadiyah, Subang, Jawa Barat.

“Secara materi, acara ini sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide-ide yang disampaikan HTI. Semula saya tidak mengerti, kini saya lebih tersadarkan dengan kondisi umat dan kebijakan pemerintah. Saya berharap kegiatan ini bisa sering dilakukan,” Hj Mutia, pimpinan majelis taklim di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri sampai meminta seluruh materi KTU untuk dipelajari dan disebarluaskan.

“Karena khilafah itu untuk kesejahteraan manusia bukan hanya untuk kesejahteraan umat Islam, maka kita memang harus menegakkan khilafah, banyak dalil yang menunjukkan itu,” ujarnya.[] Joko Prasetyo sumber: http://hizbut-tahrir.or.id/2012/06/23/4600-tokoh-umat-sukseskan-konferensi-khilafah-di-jakarta/ 4600 Tokoh Umat Sukseskan Konferensi Khilafah di Jakarta

Read more »

Konferensi Tokoh Umat HTI DPD Sumut 2500 orang hadir

Lebih dari 2500 orang kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD Sumatera Utara memenuhi lantai lima gedung Selecta Jalan Listrik, Medan, Minggu (17/6/2012). Menghadirkan beberapa pembicara dari DPP HTI, ribuan orang tadi tengah mengikuti Konferensi Tokoh Umat 1433 Hizriah yang digelar sejak pukul 09.00 WIB.

Azwir Ibnu Aziz, selaku pengurus besar DPD I HTI Sumut, di luar acara menegaskan pada dasarnya khilafah adalah model terbaik untuk memajukan negara. Akibat kesalahan persepsi yang hadir di tengah-tengah masyarakat akhirnya jenis kepemimpinan ini belum bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Siapa sih masyarakat yang ingin menderita. Semua masyarakat menginginkan kebahagiaan dan ketentraman. Melihat sepak terjang pemimpin masa kini, HTI berpendapan bahwa jalan keluar yang bisa ditempuh adalah dengan mengambil langkah khilafah, yang tugasnya murni mensejahterakan rakyat," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Dedi Mulyana yang juga berasal dari pengurus DPD I HTI Sumut. Dalam pandangan pihaknya, negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sebenarnya mempunyai potensi besar untuk keluar dari berbagai masalah dengan munculnya satu tokoh yang mereka sebut khilafah.

"Tetapi kami sadar di dalam menegakkan khilafah banyak sekali tantangannya. Kesan miring terhadap umat Islam, ditambah belum tersosialisasikannya dengan benar makna khilafah, membuat sistem kepemimpinan ini urung dijalankan," ungkapnya.(Irf) http://www.tribunnews.com/2012/06/17/2500-orang-hadiri-konferensi-tokoh-umat-hti-dpd-sumut 2500 Orang Hadiri Konferensi Tokoh Umat HTI DPD Sumut

Read more »

Konferensi Khilafah 2012 bertajuk "Revolusi: liberasi oleh revelasi - aksi kaum muslim menuju kemenangan" Pindah dari Rolling Meadows ke Hickory Hils

Kontroversial Konferensi Islam yang awalnya akan diselenggarakan di Rolling Meadows akan diadakan pada hari minggu tengah hari sampai jam empat sore waktu setempat di Selatan Pinggiran Kota Hickory Hils yang diumumkan pada hari sabtu oleh penyelenggara konferensi.

Penyelenggara Konferensi Khilafah 2012 bertajuk "Revolusi: liberasi oleh revelasi - aksi kaum muslim menuju kemenangan" mulai mencari tempat baru setelah pemilik lokasi yang direncanakan, The Club Meadows, menarik diri sebagai tuan rumah acara.

Madan Kulkarni mengatakan dirinya menerima jutaan email dan telepon berupa peringatan dari kaum konservatif bahwa mereka akan protes jika acara tersebut dilangsungkan sesuai jadwal. Sekitar 1.000 orang awalnya diharapkan untuk menghadiri konferensi untuk mendengar pidato tentang penyebab, motivasi dan alasan untuk revolusi (revolusi di Suriah), dan bentuk-bentuk pemerintahan seperti negara Islam, negara sekuler dan demokrasi.

Beberapa kaum konservatif menginginkan konferensi ditutup dengan alasan hizbut tahrir diindikasi sebagai jaringan teroris, walau kenyataannya hizbut tahrir tidak terdaftar pada Sekretaris Negara sebagai organisasi teroris asing. Hizbut Tahrir memiliki beberapa anggota di Chicago dan telah menyelenggarakan konferensi di Oak Brook pada tahun 2011 dan Oak Lawn pada tahun 2009. demikian dilaporkan Harian Herald 20120616.

Read more »

Konferensi tokoh umat di Medan - khilafah model terbaik negara

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengadakan Konferensi Tokoh Umat 1433 Hijriyah dengan tema ‘Khilafah, Model Terbaik Negara yang Mensejahtrakan’ di Selecta Ballrom Medan, hari ini yang dihadiri ribuan peserta dari kalangan ulama, intelektual, tokoh, mahasiswa, masyarakat, pengusaha dan cendikiawan.

HTI menilai, bahwa sistem kapitalisme-liberalisme dan demokratis gagal dalam mensejahtrakan rakyat Indonesia. Karena hasil dalam penerapan sistem kapitalisme-liberalisme adalah tersingkirnya negara dari aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam, mengakibatkan banyaknya kekayaan alam dikuasai korporasi, terutara oleh negara asing. Sehingga, merekalah penikmat paling besar kekayaan negeri ini.

“Setidaknya ada dua faktor utama yang menjadi biang penyebab terjadinya realitas kontradiktif itu. Pertama, penerapan sistem yang rusak dan bobrok. Dan kedua, para penguasa yang korup dan amanah,” kata Azwir Ibnu Azis dalam pidatonya.

Dia menambahkan, kalau Islam memiliki ekonomi yang khas. Di dalamnya ada konsep bagaimana mengelola sumber daya alam. Hutan, air dan energi adalah milik umum maka pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta tetapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya harus dikemabalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk.

Hal yang sama juga di sampaikan Tun Kelana Jaya, bahwa politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut.

“Islam telah menjamin tiap orang secara pribadi, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, yaitu sandang, papan dan pangan,” kata Tun Kelana Jaya.

Konferensi yang dimulai sejak pagi hari itu, akhirnya tuntas dilaksanakan pada petang hari.

sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=250509:hti-konferensi-tokoh-umat-di-medan&catid=14:medan&Itemid=27 Konferensi tokoh umat di Medan

Read more »

5000 tokoh umat surabaya hadiri konferensi KTU khilfah model terbaik negara yang mensejahterakan

Surabaya - Sekitar 5.000 tokoh umat menghadiri Konferensi Tokoh Umat (KTU) 1433 H di gedung Jatim Expo International Surabaya, Minggu (10/6), guna membahas model terbaik bagi negara yang bisa menyejahterakan rakyat.

Pengurus DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S. Labib mengatakan, para tokoh umat itu menyerukan bahwa kegagalan Indonesia dalam menyejahterakan rakyatnya adalah sebab dijadikannya sistem kapitalis sebagai tata kelola negara. "Baik pada sektor ekonomi yang berbasis utang ribawi, maupun kegagalan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan energi yang justru berpihak kepada kepentingan asing, bukan rakyatnya," katanya.

Menurut dia, hanya dengan tegaknya khilafah Islamiyah, kontradiksi yang terjadi di negeri ini dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya seperti kekayaan alam yang melimpah ruah, namun rakyatnya menderita, dapat diatasi. Hal sama juga diungkapkan tokoh umat lainnya, K.H. Mahmudi Sukri. "Keinginan saya, dengan konferensi rajab ini semoga kedepannya sudah ada khilafah," ujarnya. KTU sendiri selain diselenggarakan di Surabaya, juga telah dan akan dilaksanakan di 15 kota di Indonesia, di antaranya Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Balikpapan, Bengkulu, Jakarta, Kendari, Makasar, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta.

Adapun para pembicara yang hadir di acara tersebut di antaranya adalah Arim Nasim (DPP HTI), Abdul Malik (Ketua DPD HTI Malang), Arif Firmansyah (Lajnah Mashlahiyah DPD HTI Jatim), Ikhsan Abadi (HTI DPD Jatim), Fajar Afifudin (Humas DPD HTI Tulungagung), Hisyam Hidayat (Lajnah Tsaqofiyah DPD HTI Jatim), Khoiri Sulaiman (HTI DPD Jatim), Rokhmat S.Labib (DPP HTI). (Ant)



sumber:
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=305109
Tokoh Umat Hadiri KTU

Read more »

HTI Taja Konferensi Tokoh Umat, Kenalkan Khilafah Model Terbaik Negara yang Mensejahterakan

Tapi ironisnya, kata Abrar kekayaan alam Indonesia yang melimpah ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaian besar rakyat dan kondisi keuangan negara.

"Tikus mati dilumbung padi, itulah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi rakyat Indonesia saat ini. Betapa tidak, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tapi rakyatnya banyak yang miskin, dan termasuk kategori negara miskin," sebutnya.

Abrar mengatakan, akar masalah dari semua itu adalah sistem ekonomi kapitalis liberal yang diterapkan di negeri ini yang merupakan sistem ekonomi kapitalisme. Dimana pemikiran sistem kapitalisme ini adalah hakikat manusia serakah dan egois dan mementingkan golongan.

"Maka solusi terbaik dari semua permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan energi yang dihadapi umat manusia adalah, tidak ada cara lain kecuali kembali kepada ajaran Islam secara kaffaah. Karena Islam telah menyediakan semua aturan dan sistem terkait perbuatan manusia," ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan pembicara lainnya, Syamsul Arifin. Katanya, model pengelolaan kekayaan alam dan energi dalam Islam semua sudah diatur dalam Al Qur'an dan Hadist. Dimana konsep kepemilikan itu diberikan kepada kepemilikan Individu, umum dan negara.



Sebuah konferensi tokoh umat digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Riau. Tujuannya, mengenalkan khilafah sebagai model terbaik negara yang mensejaterakan rakyat.

Riauterkini-PEKANBARU- Untuk mencari solusi terbaik di dalam sistem ekonomi dan mengelolaan sumber daya alam dan energi yang mensejahteran umat sesuai Syariah Islam. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Hizbut Tahrir Indonesia Riau membuat konferensi umat dengan tema "Khilafah model terbaik negara yang menyejahterakan".

Bertempat di Balairuang Hotel Pangeran, Ahad (10/6). Hadir sebagai pembicara dalam Konferensi umat tersebut. Di antaranya, Abrar, MSi sebagai Dekan Fakultas Ekonomi UIR, Syamsul Arifin sebagai aktivis Hizbut Tahrir Indonesia dan M. Rahmad Kurnia Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia.




Dalam pembahasanya di hadapan seribuan peserta, Abrar menyoroti tentang kesalahan kapitalisme dalam pengelolaan sumber daya alam dan enegri di Indonesia. Dimana, menurut Abrar, Indonesia sebagai negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan energi yang melimpah dan bernilai tinggi. Seperti emas, minyak, gas, batubara dan sebagainya.

"Dimana dalam kepemilikan umum adalah hak untuk memiliki sesuatu secara kolekrif. Seperti ; air, udara, dan api. Sedangkan untuk kepemilikan negara, harta yang dikelola negara. Seperti ; zakat, pajak, ghanimah, fai. Dan kepemilikan individu adalah hak memiliki sesuatu secara individu, seperti ; bekerja, waris, hadian dan barang," paparnya.

Sedangkan menurut Ketua DPD Hizbut Tahrir Indinesia, M Rahmat Kurnia. Politik ekonomi Islam untuk pertumbuhan yang stabil dan menyejahtrakan adalah dititik beratkan pada sektor harta dan kekayaan, tanah, industri dan perdagangan barang serta jasa. Dan katanya, inilah dasar terjadinya politik kapitalisme yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam.

"Politik ekonomi kita saat ini sedang sakit, dan satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit umat adalah akidah dan syariat Islam secara kaffah. Isalam bukan hanya menjamin kebutuhan pokok tapi memberikan peluang yang sama bagi semua umat manusia," katanya.***(jor)http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=47880. HTI Taja Konferensi Tokoh Umat, Kenalkan Khilafah Model Terbaik Negara yang Mensejahterakan

Read more »

Hari Kebangkitan Nasional, Mahasiswa Kritisi Sistem Kapitalis

Puluhan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jatim menggelar peringatan hari Kebangkitan Nasional. Dalam aksinya di depan Gedung Grahadi, mereka mengkritisi sistem kapitalisme.

"Aksi kita hari ini dalam ragka Hari Kebangkitan Nasional, mengkritik seluruh aspek," kata Ketua Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jatim, Wahyudi, di sela aksinya, Senin (21/5/2012).

Ia menerangkan, dari 14 tahun reformasi berjalan, sampai saat ini pemerintah tidak mampu membawa perbaikan-perbaikan di negeri ini. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia yang melimpah malah dikuasi asing. Pertumbuhan pembangunan lambat dan hutang negara semakin besar.

"Ini akan mengarah kepada kebangkrutan negara," tuturnya.

Selain itu, mereka juga menyuarakan bahwa, kapitalisme, sekulerisme dan neoliberalisme bukan jalan menuju kebangkitan. mereak juga meminta asing penjajah dan merampok negeri ini harus dilawan.

"Kami menyeruakan kepada seluruh elemen bangsa, dan mahasiswa pada khususnya untuk merapatkan barisan, membuang ideologi kapitalisme. Sesungguhnya kapitalisme adalah musuh bersama. Mari saling bekerjasama memperjuangkan Syariah dan Khilafah," jelasnya.

Selain melakukan orasi, massa juga membawa berbagai poster dan spanduk yang bertuliskan diantaranya, 'Liberalisasi pendidikan agenda asing penjajah, stop sekarang juga', 'Kapitalisme sekulerisme merampok kekayaan alam kita' dan berbagai tulisan lainnya.

Aksi yang mendapatkan penjagaan dari Polsek Genteng ini berlangsung tertib dan tidak menganggu arus lalu lintas, karena mereka melakukan aksinya di atas trotoar.

sumber: http://surabaya.detik.com/read/2012/05/21/103855/1920581/466/hari-kebangkitan-nasional-mahasiswa-kritisi-sistem-kapitalisl Hari Kebangkitan Nasional, Mahasiswa Kritisi Sistem Kapitalis

Read more »

Kampanye Deradikalisasi dan Kepentingan Asing

SEJAK tahun 1991, isu perang melawan terorisme tidak pernah surut, bahkan tetap aktual hingga sekarang. Isu ini sengaja di-update terus-menerus oleh negara imperialis dan antek-anteknya untuk beberapa tujuan. Beberapa tujuan penting isu perang melawan terorisme adalah dijadikan alasan umum untuk memerangi pemikiran, organisasi, atau perjuangan yang berusaha melawan ideologi, kepentingan ekonomi-politik, dan imperialisme Barat atas negeri-negeri kaum Muslim. Dengan kata lain, isu perang melawan terorisme sejatinya dimaksudkan untuk mengokohkan penjajahan dan dominasi Barat atas negeri-negeri kaum Muslim.
 
Negara yang getol untuk memerangi terorisme adalah Amerika Serikat (AS). Moementum keruntuhan gedung WTC 11 Maret 2001 dijadikan modal awal untuk menyebarluaskan yang mereka sebut dengan perang melawan teroris. Istilah lainnya War on Terorisme (WOT). Presiden Gorge W.Bush ketika itu langsung mengumumkan “either you with us or with terorist”—Anda bersama kami atau bersama teroris—. Jika ada negara yang tidak tunduk pada kepentingan AS maka negara tersebut bersama teroris. Ganjarannya mereka akan dihancurkan dan dibombardir (seperti di Iraq, Afghanistan, dan Pakistan). Padahal alasan sesungguhnya AS ingin menghegemoni negara itu. Inilah topeng AS untuk menutupi kebusukannya. Seolah-olah mereka penjaga dan polisi dunia.

Terkait upaya WOT, AS tidaklah sendiri. AS begitu aktif mengadakan forum-forum pengkajian dan analisis penyebab terorisme. AS juga mendatangi forum-forum tingkat dunia untuk mengampanyekan WOT. Indonesia semenjak presiden Megawati sudah turut serta dalam WOT. Apalagi Indonesia diguncang bom Bali 1(2002) dan Bom Bali 2 (2005). Setelah itu pun terjadi rentetan pengeboman di daerah-daerah.
Ada juga bom di depan kedubes AS, hotel JW Marriot (2009), bom di GBSI Solo (2011), bom di masjid az-Zikra Cirebon (2011), dan lainnya. Semua peristiwa itu makin menegaskan bahwa tawaran AS terkait WOT betul-betul membahayakan Indonesia. Tak mengherankan jika pemerintah Indonesia mengeluarkan produk berupa UU terkait keamanan negara. UU itu adalah UU Anti Teroris, UU Intelejen, dan RUU Keamanan Nasional, dan lainnya. Pemerintah pun mengeluarkan Perpres No.46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT merupakan lembaga non kementrian yang bertanggung jawab kepada presiden.
Tugas BNPT difokuskan pada deradikalisasi dan upaya penanggulangan tindakan terorisme. Cara-cara yang ditempuh lebih akomodatif, lembut, dan penuh dialogis. Selain BNPT ada juga Densus 88 melalui Kepres No 52/2010 Agustus 2010 Densus 88 AT sebagai pasukan khusus penangkapan teroris.

Deradikalisasi?
Secara bahasa deradikalisasi berasal dari kata radikal yang mendapat imbuhan de dan akhiran isasi. Radikal berasal dari kata radix yang dalam bahasa Latin artinya akar. Jika ada ungkapan “gerakan radikal” maka artinya gerakan yang mengakar atau mendasar, yang bisa berarti positif atau negatif. Dalam kamus, kata radikal memiliki arti; mendasar (sampai pada hal yang prinsip), sikap politik amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan), maju dalam berpikir dan bertindak (KBBI, ed-4, cet.I.2008). Dalam pengertian ini, sebuah sikap “radikal” bisa tumbuh dalam entitas apapun; tidak mengenal agama, batas teritorial negara, ras, suku dan sekat lainya.

Adapun dalam konteks isu terorisme, radikal pemaknaannya sangat stereotif, over simplikasi dan subyektif. Label radikal kini di lekatkan kepada individu atau kelompok Muslim yang memiliki cara padang serta sikap keberagamaan dan politik yang kontradiksi dengan mainstream (arus utama). Dengan katagorisasi sebagai alat identifikasi, “radikal” adalah orang atau kelompok yang memiliki prinsip-prinsip seperti; menghakimi orang yang tidak sepaham dengan pemikirannya, mengganti ideologi Pancasila dengan versi mereka, mengganti NKRI dengan Khilafah, gerakan mengubah negara bangsa menjadi negara agama, memperjuangkan formalisasi syariah dalam negara, menggangap Amerika Serikat sebagai biang kezaliman global.

Maka dari itu, yang dimaksud deradikalisasi adalah upaya untuk mengubah sikap dan cara pandang di atas yang dianggap keras (dengan julukan lain; fundamentalis) menjadi lunak; toleran, pluralis, moderat dan liberal. Hal senada juga sama dengan yang penyampaian BNPT. BNPT mendefinisikan deradikalisasi adalah upaya menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan para simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, melalui reedukasi dan resosialisasi serta menanamkan multikuralisme.

Jika demikian adanya, maka deradikalisai sangat berbahaya bagi umat Islam. Umat Islam yang sejatinya mempunyai ideologi dan aturan yang jelas dikebiri pemahamannya kepada Islam. Hal ini menunjukkan jika agenda deradikalisasi akan menyasar umat Islam bahkan akan menimbulkan konflik baru. Konflik itu akan muncul sebagai akibat saling fitnah, saling tuduh radikal, adu domba, dan pemahaman Islam yang salah. Yang jelas umat islam baik individu maupun gerakan yang menginginkan kebangkitan Islam akan dihadang. Bahkan dihalangi agar cita-citanya dikubur dalam-dalam.

Siapa di balik Deradikalisasi?
Program “deradikalisasi“ yang dicanangkan pemerintah dan beberapa ulama di Indonesia yang awalnya dimaksudkan untuk mempersatukan umat, justru faktanya menimbulkan perpecahan di kalangan ummat Islam sendiri. Jika ditelaah lebih dalam, program deradikalisasi ini sama dengan roadmap RAND Corporation yang merupakan NGO (Non Governmental Organization), sebuah LSM dari Amerika Serikat. Lembaga ini dibiayai kebanyakan konglomerat Yahudi.

Hasil temuannya sering dijadikan pedoman sikap pemerintah AS. Salah satu program terpopulernya adalah war on terrorism atau perang melawan teroris. Sebagaimana ditulis dalam monografi terbitan RAND Corporation (2007) yang ditulis oleh Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H.Schwartz, dan Peter Sickle dengan judul “Building Moderate Muslims Networks“ mengatakan, “Penafsiran radikal dan dogmatis Islam telah mendapatkan tempat dalam beberapa tahun terakhir di kalangan ummat Islam melalui jaringan Islam dunia dan Diaspora Muslim masyarakat Amerika Utara dan Eropa.

Meskipun mayoritas di seluruh dunia Muslim, kaum moderat belum mengembangkan jaringan yang sama untuk memperkuat pesan mereka dan untuk memberikan perlindungan dari kekerasan dan intimidasi. Dengan pengalaman yang cukup, membina jaringan orang-orang berkomitmen untuk ide-ide bebas dan demokratis selama Perang Dingin. Amerika Serikat memiliki peran penting sebagai pengatur permainan dalam “lapangan bermain“ untuk Muslim moderat. Para penulis mendapatkan pelajaran dari AS dan sekutu Perang Dingin, jaringan bangunan pengalaman, menentukan penerapan mereka untuk situasi saat ini di dunia Islam, menilai efektivitas program pemerintah AS, keterlibatan dengan dunia Muslim, dan mengembangkan peta jalan untuk mendorong pembangunan jaringan Muslim moderat.”

Hal yang sama disampaikan dalam laporan ringkasan (summary) Rand “Deradicalizing Islamict Extremist” (2010) oleh Angel Rabasa, Stacie L.Pettyjhon, Jeremy J.Ghez, Christoper Boucek yang mengatakan, “Ada sebuah konsensus muncul di antara analis kontraterorisme dan praktisi bahwa untuk mengalahkan ancaman yang ditimbulkan oleh ekstremisme Islam dan terorisme, ada kebutuhan untuk melampaui keamanan dan intelijen tindakan, mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah individu yang rentan dari radikalisasi dan merehabilitasi mereka yang sudah memeluk ekstremisme. Konsepsi yang lebih luas kontraterorisme diwujudkan dalam program kontra-dan deradicalization dari sejumlah Tengah Timur, Asia Tenggara, dan negara-negara Eropa.
    
Setali tiga uang dengan Rand Corporation. ICG (International Crisi Group) juga ada di balik proyek deradikalisasi. ICG memang fokus pada persoalan teroris di Asia tenggara khususnya Indonesia. Hal ini sebagaimana laporan mereka “Indonesian Jihadism: Small Groups Big Plans”  Asian Report No204 19 April 2011. ICG memberikan rekomendasi kepada BNPT dan Menteri Hukum dan HAM.
Dari penelusuran dan persamaan ini, jelas ada keterlibatan asing  di balik kampanye deradikalisasi di Indonesia. Jika demikian adanya, hal ini menunjukan jika Indonesia tidak berdaulat. Indonesia didekte secara politik oleh asing. 

Kampanye deradikalisasi cukup berbahaya untuk umat Islam karena berpotensi menyimpangan dan akan melahirkan tafsiran-tafsiran yang menyesatkan.
Khususnya terhadap penafsiran nash-nash syariah. Contohnya adalah upaya tahrif (penyimpangan) pada makna jihad, tasamuh (toleransi), syura dan demokrasi, hijrah, thagut, muslim dan kafir, ummat[an] washat, klaim kebenaran, doktrin konspirasi (QS al-Baqarah [2]: 217) serta upaya mengkriminalisasi dan monsterisasi terminologi Daulah Islam dan Khilafah.

Selain itu, umat akan terpecah-belah dengan kategorisasi radikal-moderat, fundamentalis-liberal, Islam ekstrem-Islam rahmatan, Islam garis keras-Islam toleran dan istilah lainya yang tidak ada dasar pijakannya dalam Islam. Hal ini mirip seperti langkah Orentalis memecah-belah umat Islam dengan memunculkan istilah “Islam putihan” (berasal dari bahasa arab: muthi’an/taat) dan “Islam abangan” (aba’an/pengikut/awam). Umat Islam yang taat ditempatkan sebagai musuh karena membahayakan penjajahan.

Bahaya lain kampanye deradikalisasi adalah: menjadikan umat jauh dari pemahaman agamanya dan sikap berislam yang tidak kaffah (menyeluruh) dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Pada akhirnya umat tidak mampu menjadikan Islam sebagai akidah dan syariah secara utuh serta sebagai pedoman spiritual dan kehidupan politik. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa deradikalisasi sesungguhnya adalah upaya deislamisasi terhadap mayoritas umat Islam yang menjadi penghuni negeri ini.

Pencegahan

Untuk mengimbangi kampanye deradikalisasi yang didukung daa tidak sedikit ini, diperlukan beberapa langkah;
Pertama, edukasi terkait pemahaman Islam yang benar harus diperankan dengan benar. Ulama ikut berperan dalam hal ini. Tentunya ulama yang tidak menjual agamanya untuk kepentingan duniawi.

Kedua, menggalang dukungan kepada pemegang kebijakan (DPR, Kepolisian, Angkatan Bersenjata, dll) yang tentunya mereka adalah muslim. Bahwa selain kepada negara, aparat itu justru bertanggungjawab di hadapa Allah kelak di hari kiamat. Karena itu, pemahaman mereka akan kewajiban melindungi agama dan umat Islam itu jauh lebih utama.


Ketiga, perang opini dan perang pemikiran di media massa (elektronik dan cetak). Penjelasan opini menjelaskan bahaya deradikalisasi dan upaya untuk menghalangi umat Islam. Umat dicerdaskan dengan Islam ideologis dan acaman dibalik penghancuran agama Islam.


Keempat, pergerakan Islam yang menginginkan tegaknya syariah. Upaya kampanye deradikalisasi merupakan kekalahan ideologi selain Islam (kapitalisme dan sosialisme). Hal ini membuktikan bahwa syariah dan Khilafah betul terwujud dan kebenaran perjuangan ini. Mereka harus berpegang teguh pada manhaj Rasulullah dalam berjuang untuk mewujudkannya.

Kelima, seluruh komponen umat (individu, kelompok, dan lainnya) ikut berkontribusi dalam shiroul fikry (perang pemikiran) dan Kasyful khuttot (menyingkap makar musuh-musuh Islam). karena pada hakekatnya Islam tidak akan pernah dipisahkan dari umatnya. Hidup dan mati umat ini hanya untuk Islam sebagai konsekuensi syahadat mereka.

Keenam, ada upaya jangka panjang ketika saat ini tiada satu pun negara yang melindungi umat Islam dihancurkan bahkan dijadikan bulan-bulanan orang-orang kafir. Maka Khilafah (sebagi negara global untuk umat Islam) akan menghentikan semua makar-makar ini.

Penulis adalah Lajnah Siyasiyah DPD HTI Jatim. Sumber:http://www.hidayatullah.com/read/22607/11/05/2012/kampanye-deradikalisasi-dan-kepentingan-asing--.html. Kampanye Deradikalisasi dan Kepentingan Asing

Read more »

Keinginan Membangun Negara Khilafah di Indonesia Masih Kuat

Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y. Thohari berharap Bhinneka Tunggal Ika tak hanya sekedar jargon tanpa makna. Dia menilai, reformasi yang berlangsung cepat tidak sejalan dengan reformasi budaya, yang mungkin disebabkan durasi sistem pemerintahan lama yang panjang dan cenderung monolitik.

“Akibatnya, saat reformasi banyak persoalan muncul, yang tidak pernah terjadi di zaman Orde Baru. Bahkan, di laporan internasional, Indonesia pasca Soeharto diwarnai isu rasial, teroris dengan pemboman di mana-mana, dan konflik etnis terjadi di berbagai daerah," ujar dia dalam Kongres Pancasila bertajuk 'Revitalisasi Nilai-nilai Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Memelihara ke-Indonesia-an Kita', di gedung Nusantara V DPR/MPR, Senayan, di Jakarta, Kamis (31/5).

Dia menuturkan, era reformasi, dari sebanyak 181 partai politik, 42 diantaranya berlandaskan ideologi agama, termasuk di dalamnya Islam. “Tapi pada Pemilu 1999 sebanyak 10 parpol Islam masuk di parlemen. Pada pemilu 2009, parpol berideologi Islam semakin berkurang jumlahnya."

Namun, meski berkurang, di luar parlemen, organisasi dan gerakan yang menginginkan diterapkannya sistem khilafah di negara ini makin menguat. “Kita dikejutkan dengan Negara Islam Indonesia KW XI yang menjadi pemberitaan berbagai media, ini membuktikan keinginan membangun negara berdasarkan khilafah masih terus bergulir," ujar Hajriyanto.

Yang lebih ironis, kata dia, buku-buku tentang gagasan dan ide membangun negara khilafah makin banyak, sementara buku tentang Pancasila minim ditulis.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Musa Asy’arie, yang juga hadir dalam pembicara dalam kesempatan ini mengatakan, Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai besar yang sudah ada dalam pemikiran sebelum Indonesia merdeka.

“Negeri Kapitalis sudah contohnya, dan ada praktiknya. Tapi negara berdasarkan Pancasila hingga kini belum ada contohnya," ujarnya.

Sumber: http://jaringnews.com/politik-peristiwa/wakil-rakyat/16094/-keinginan-membangun-negara-khilafah-di-indonesia-masih-kuat- Keinginan Membangun Negara Khilafah di Indonesia Masih Kuat

Read more »