WikiLeaks, Tsunami, Korupsi

WIKILEAKS, tsunami, korupsi. Iniah tiga kata yang sekarang paling banyak diucapkan rakyat Indonesia. Sebab dengan memilih salah satu saja dari tiga kata itu, kita bisa masuk dalam percakapan panjang dan berliku-liku. Tapi ujung-ujungnya tetap ke situ-situ juga: Pusat Kekuasaan.

Yang menarik, meskipun rakyat Indonesia belum memasuki era “Galaksi Internet”, WikiLeaks menjadi topik pembicaraan paling ramai. Bukan hanya di di kafe-kafe, tapi juga di warung-warung kopi pinggir jalan, di ruang-ruang tunggu, bahkan di pos-pos ronda di kampung-kampung.

Satu lagi yang menaik dari WikiLeaks. Situs yang dikelola Julian Assange serta aktivis gerakan perubahan RRChina bernama Wang Dan (salah satu tokoh demonstrasi Tienanmen, 1989) ini, dipopulerkan oleh dua koran terkemuka Australia: The Age dan The Sydney Morning Herald. Padahal masyakat kita kan bukan masyarakat berbahasa Inggris.

Apa yang diungkap situs pembuka rahasia kelam rezim-rezim dzolim di muka bumi ini, yang bagian kedzoliman penguasa Indonesia dipublikasikan dua koran Negeri Kanguru, dan dipancarluaskan oleh hampir semua media massa yang ada di republik ini, ternyata tidak menimbulkan kontroversi di tingkat akar rumput.

Karena yang gegeran, yang kebakaran jenggot, yang merasa terhina, terpukul dan masygul adalah (hanya) orang-orang yang berada di pusat kekuasaan, kita menjadi mudah mencerna dan menyimpulkan kualitas dan akurasi hasil sadapan WikiLeaks dari laporan hasil pemantauan para diplomat Amerika Serikat ke bos mereka di Washington DC sana.

Bagi para aktivis mahasiswa, aktivis prodemokrasi, aktivis pergerakan, aktivis gerakan antikorupsi, serta para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan para politisi yang kritis terhadap penguasa, apa yang diungkap WikiLeaks yang kemudian disiarkan dua koran bergengsi Australia itu, nyaris tak ada yang baru. Semuanya merupakan fakta, yang menjadi pemandangan sehari-hari, sampai hari ini.

Tak ada yang aneh dan baru soal penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), intervensi penguasa terhadap lembaga-lembaga hukum, memakai institusi negara untuk meredam lawan-lawan politik, mafia hukum, mafia ekonomi, penguasa menjadi broker politik yang melahirkan korupsi terlindungi, demokrasi kriminal yang melahirkan para kriminal...

Karena itu, produk “media investigasi baru” WikiLeaks, bagi kebanyakan rakyat Indonesia, kelasnya tak lebih dari sekadar “pengorfirmasi” apa yang kita dengar, kita lihat, dan kita rasakan selama ini. Jadi berbeda dengan di masa lalu, di masa Orba, berita dari “luar” sering merupakan berita baru yang di dalam negeri ditutup-tutupi.

Kalau toh ada fungsi lain, WikiLeaks lebih tepat diibaratkan defibilator (defibrillator), alat kejut jantung dengan listrik tegangan tinggi, untuk merangsang agar jantung bisa berdenyut kembali.

Benar, sekarang Republik Indonesia memang seperti negeri yang jantungnya sedang berhenti berdenyut akibat berbagai komplikasi (korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, inkopetensi, demoralisasi). Sehingga sistem syaraf untuk menggerakan seluruh tubuh negara tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Organisasi nonpolitik seperti PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), adalah miniatur Indonesia yang sedang dijangkiti anomali dan demoralisasi di semua lini, sehingga mekanismenya juga tidak berjalan. Maka PSSI juga perlu defibilator (statuta FIFA) untuk merangsang agar jantungnya bisa berdenyut lagi.

Mudah dibayangkan, apa yang terjadi jika penggunaan defibilator tak juga membuat jantung Indonesia berdenyut kembali.

jpnn.com WikiLeaks, Tsunami, Korupsi

Read more »

Isu WikiLeaks, Hak Angket Pajak, Setgab Dialihkan Bom Buku

Ketegangan politik akibat pemberitaan Wikileaks, Hak Angket Pajak, dan perselisihan internal Setgab seolah sirna oleh peristiwa ledakan bom di tiga tempat berbeda pada Selasa (15/3). Politisi PKS menilai, peristiwa peledakan bom adalah modus untuk mengalihkan isu politik strategis di Indonesia.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menjelaskan, modus bom sangat mungkin dipakai untuk mengalihkan isu politik nasional. Berdasarkan pengalaman, sejumlah kalangan di Indonesia pandai memanfaatkan keadaan sosiopolitik masyarakat Indonesia yang suka akan kegaduhan.

Kegaduhan menyebabkan rakyat Indonesia kehilangan konsentrasi pada masalah urgen dalam kehidupan berbangsa. "Bom itu kan bentuk kegaduhan baru yang bisa mengalihkan isu-isu strategis di Indonesia," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/3).

Alasan Mahfudz, hingga sekarang tujuan dan target dari peledakan bom tersebut tidak jelas. Bila maksudnya ingin membunuh Ulil Abshar Abdalla saja tidak masuk akal.

Bom juga BNN dan Ketua Pemuda Pancasila (PP) Yapto S Soeryosumarno. "Apa korelasi ketiga bom tersebut? Kan sangat tidak jelas," uajrnya.

mediaindonesia.com Isu WikiLeaks, Hak Angket Pajak, Setgab Dialihkan Bom Buku

Read more »

Bom Paling Ampuh 'Kubur' Isu WikiLeaks

Teror bom dinilai sebagai alat paling ampuh untuk mengubur isu WikiLeaks yang sedang hangat dibicarakan. Ada kemungkinan, terror bom adalah bentuk pengalihan isu yang menghantam presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

“Saya cukup yakin bahwa ini adalah pengalihan isu WikiLeaks yang menuding SBY menyalahgunakan kekuasaan, karena tak ada isu lain yang bisa mengeliminasi, mengubur, isu tersebut,” kata aktivis Petisi 28, Haris Rusli Moti kepada okezone, Rabu (16/3/2011).

Haris mengungkapkan, terror bom tersebut adalah scenario besar. Pasalnya, mengapa Ulil Abshar Abdalla baru mendapatkan terror setelah dia menjabat sebagai ketua DPP partai Demokrat.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha juga telah membantah tiga peket bom yang tersebut sebagai upaya pengalihan isu. Terlebih jika dikaitkan dengan pemberitaan negatif dari dua surat kabar di Australia.

okezone.com Bom Paling Ampuh 'Kubur' Isu WikiLeaks

Read more »

Hanura Abaikan Wiranto Dituding Otak Teroris

Hanura Abaikan Wiranto Dituding Otak Teroris. Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal menegaskan, partainya akan mendiamkan saja pemberitaan The Age yang melansir dokumen Wikileaks bahwa Ketua Umum Hanura Wiranto adalah otak teroris (terorist mastermind).
"Kita menunggu tanggapan dari masyarakat, namun kita tidak mendapatkan tanggapan. Ya kita diamkan saja. Karena kita sudah capek teriak-teriak itu terus. Kasihan Pak Wiranto saja," tandas Akbar, Jumat (11/3/2011).
Anggota Komisi II DPR RI ini tak kaget berita soal keterlibatan Wiranto dalam kasus kekerasan di Timor Timur selalu saja diungkap setiap kali Wiranto mencalonkan diri dalam Pilpres.

"Setiap Pak Wiranto mau kampanye, selalu diungkap soal Timtim, kasus yang tidak pernah ada. Kita minta pengadilan untuk membuka itu. Namun, kami sudah kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum. Seharusnya ini diungkap oleh DPR RI karena menyangkut politik," pintanya.

Namun, Akbar meminta agar tuduhan Wikileaks soal dugaan korupsi pejabat penting negara agar diungkap. "Terkait korupsi seharusnya itu diungkap oleh penegak hkum. Cuma apakah mereka berani untuk melakukan itu. Rupanya mereka tidak akan berani mengungkap," tandasnya.

inilah.com Hanura Abaikan Wiranto Dituding Otak Teroris

Read more »

WikiLeaks: SBY Hanya Dengar Ibu Ani

WikiLeaks: SBY Hanya Dengar Ibu Ani. Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara pibadi melakukan korupsi? Kawat-kawat diplomatik Kedubes AS yang bocor ke WikiLeaks ambigu terhadap pertanyaan semacam itu.

Bocoran kawat-kawat itu, sebagaimana dilansir harian Australia, The Age, dan situs asiasentinel.com, Jumat (11/3/2011), mengungkapkan bahwa dalam sebuah pertemuan tahun 2006 dengan ketua umum Partai Demokrat, SBY meratapi kegagalannya sendiri sejauh ini dalam urusan bisnis. Ia tampaknya merasa "harus mengejar ketinggalan (dan) ingin memastikan bahwa ia meninggalkan warisan yang cukup besar bagi anak-anaknya."

Dalam rangka menyelidiki kepentingan pribadi, politik, dan bisnis SBY, para diplomat Amerika mencatat dugaan hubungan antara SBY dan pengusaha Indonesia keturunan China, terutama Tomy Winata, yang diduga anggota "Geng Sembilan" atau "Sembilan Naga".

Berdasarkan kawat-kawat itu, tahun 2006, Agung Laksono, sekarang Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, mengatakan kepada pejabat Kedutaan AS bahwa TB Silalahi, penasihat Presiden di bidang politik, "berfungsi sebagai perantara, yang menyalurkan dana dari Tomy Winata ke Yudhoyono, (dan) melindungi Presiden dari potensi kewajiban yang bisa muncul bila Yudhoyono berurusan langsung dengan Tomy."

Tomy Winata dilaporkan juga menggunakan pengusaha terkemuka Muhammad Lutfi sebagai channel dana untuk Yudhoyono. Yudhoyono menunjuk Lutfi sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM).

Dalam kawat-kawat itu, pejabat senior Badan Intelijen Negara (BIN), Asagaf Yahya, juga mengatakan kepada kedutaan AS bahwa Tomy Winata sedang berusaha untuk mengembangkan pengaruh dengan menggunakan pembatu senior presiden sebagai chanelnya ke istri Presiden, Kristiani Herawati.

Kristiani Herawati dan kerabatnya muncul dalam laporan politik kedutaan AS. Para diplomat AS menyoroti upaya keluarga Presiden, "terutama Kristiani Herawati ... untuk mendapatkan keuntungan finansial dari posisi politik."

Pada Juni 2006, salah seorang staf kepresidenan mengatakan kepada para pejabat kedutaan AS bahwa anggota keluarga Kristiani "secara khusus menyasar peluang keuangan yang terkait dengan perusahaan milik negara." Staf itu menggambarkan Presiden, "dengan sengaja melakukan itu, yang dijalankan operator terdekatnya (seperti Sudi Silalahi), sedangkan Yudhoyono sendiri menjaga jarak sehingga ia tidak dapat terlibat."

Kedutaan AS menggambarkan diri Ibu Negara, yang sangat berpengaruh di belakang layar, sebagai "salah seorang anggota kabinet" dan "penasihat top Presiden yang tak terbantahkan". Kedutaan AS melaporkan, "Sebagaimana penasihat presiden TB Silalahi katakan (kepada pejabat AS), anggota staf Presiden merasa terpinggirkan dan tak berdaya untuk memberikan nasihat kepada Presiden." Yahya Asagaf dari Badan Intelijen Negara menyatakan secara pribadi bahwa opini Kristiani menjadi "satu-satunya yang penting."

Kontak-kontak Kedutaan AS mengidentifikasi Kristiani sebagai pemberi pengaruh utama di balik keputusan Yudhoyono untuk mendrop Jusuf Kalla sebagai pasangan wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun 2009.

kompas.com WikiLeaks: SBY Hanya Dengar Ibu Ani

Read more »

Institut Proklamasi : Jika Benar data Wikileaks, Betapa Hancurnya Negeri Ini

Institut Proklamasi : Jika Benar data Wikileaks, Betapa Hancurnya Negeri Ini. Mencuatnya berita kontroversial yang dilansir The Age dari wikileaks hari ini sempat menggoyang istana dahsyatnya melebihi hantaman tsunami di Jepang.

Menurut Arief Rachman Direktur Eksekutif Institut Proklamasi mengatakan sebenarnya data itu harus disikapi dengan kepala dingin dan pikiran jernih, bukan menghujat apalagi mengaburkan substansi materi beritanya.

"SBY bersama pembantu-pembantunya ada baiknya segera mengklarifikasi berita itu dengan membuka sejujurnya perihal apa yg sebenarnya mengingat narasumber dari informasi tersebut adalah sang penasehat presiden SBY," katanya, Sabtu (12/3/2011) dalam rilisnya.

Kalau yang menyampaikan klarifikasinya bukan orang-orang yang namanya disebut dalam pemberitaan itu maka yang ada semacam pembelaan belaka bukan membuka yang sebenarnya.

"Publik harus tahu informasi yang sebenarnya karena pemberitaan itu kini sudah menjadi konsumsi masyarakat dunia,"pinta Arif.

Sangat berkaitan dengan nama baik dan harga diri bangsa. Presiden SBY, Ibu Ani Yudhoyono, TB. Silalahi, Syamsir Siregar, Taufiq Kiemas, Jusuf Kalla, Yusril Izha Mahendra dan Tomy Winata serta diplomat USA untuk Indonesia adalah nama-nama yang berkompeten untuk mengklarifikasi kebenaran berita tersebut.

Ditambahkan Arif, Hal-hal yang berkaitan dengan data Intelijen harus di kroscek kebenarannya pada institusi intelijen (BIN) karena pasti ada nota dinas nya. Yang berkaitan dengan kasus korupsi harus direspon oleh KPK sebagai informasi awal yang harus didalami.

"Rakyat sangat butuh informasi yang sebenar-benarnya, jujur, objektif bukan informasi palsu apalagi kebohongan, tapi jika benar maka betapa hancurnya negeri ini," tegasnya.

berita8.com Institut Proklamasi : Jika Benar data Wikileaks, Betapa Hancurnya Negeri Ini

Read more »

Wikileaks Ujian Baru Istana

Wikileaks Ujian Baru Istana. Berita utama dua koran Australia menyudutkan sejumlah tokoh di negeri ini termasuk Presiden SBY. Informasi yang sumir namun patut diklarifikasi secara jernih dan bertanggungjawab.

Berita utama The Age dan Sydney Morning Herald dari Australia, Jumat (11/3/2011) terkait dengan sejumlah tokoh di negeri ini mulai Presiden SBY, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, mantan Wapres Jusuf Kalla, dan beberapa nama lainnya.

Membaca berita Wikileaks cukup jelas jika informasi yang diturunkan koran Australia itu tanpa melalui proses cover bothside, langkah mutlak yang harus ditempuh dalam menuliskan sebuah berita untuk publik. Kedua media tersebut jelas absen dan mengabaikan prinsip tersebut.

Berita yang ditulis hanya bersumber dari data Wikileaks yang jelas sulit mempertanggungjawabkannya. Dengan demikian, jenis berita tersebut secara jurnalistik tak layak untuk dipublikasikan.

Mayoritas publik Indonesia bersikap nyinyir terhadap berita tersebut. Seperti Ketua DPR Marzuki Alie yang menilai berita dua media asal Australia merupakan berita ngawur. "Sumber berita tidak bisa dipertanggungjawabkan," cetusnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/3/2011).

Dia justru menuding, pemberitaan dua media asal Australia itu hanya untuk menganggu kinerja pemerintahan SBY-Boediono karena disibukkan polemik semacam informasi yang dilansir dua media tersebut.

Begitu pula penilaian Muhammad Romahurmuziy, Wakil Sekjen DPP PPP. Dia menyebutkan The Age memang dikenal sebagai media yang mengandalkan pemberitaan bombastis dan beraliran liberal.

"Hal ini juga didorong kenyataan bahwa secara finansial The Age sedang terus memulihkan kondisi keterpurukan usaha penerbitan korannya," katanya melalui pers rilis yang dikirim, Jumat (11/3/2011).

PPP menurut Romi, memberi dukungan kepada Istana dan pemerintah untuk menyampaikan protes resmi kepada pemerintah Amerika Serikat dan kedua media dari Australia itu.

"Jika tidak ada protes resmi, orang otomatis akan menganggapnya sebagai konfirmasi atas dasar ketidakberdayaan meredam isu," ingat Romi. Dia juga berharap agar Istana menegur nama-nama yang ditulis untuk klarifikasi mereka sebagai narasumber.

Beberapa informasi yang dimunculkan Wikileaks terkait dengan etika pemerintahan dan pemberantasan korupsi, cukup penting untuk diklarifikasi oleh pihak-pihak yang disebutkan, khususnya Istana.

Apalagi persoalan tersebut menjadi tuntutan bersama dalam era reformasi ini. "Jangan sampai laporan dua media Australia itu memancing kemarahan rakyat," ingat anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

Sementara mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra yang juga disebut-sebut dalam pemberitaan The Age mengakui merasakan ada upaya memata-matai dirinya oleh pihak intelejen. "Saya sebenarnya tidaklah terlalu terkejut mendengar berita seperti itu, karena sejak lama saya memang merasakannya," katanya melalui rilisnya.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut juga mengkonfirmasi dan mengakui memang dirinya mengeluarkan sejumlah uang dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali pada 2004 lalu.

Dalam dokumen Wikileaks yang dikutip The Age, JK disebut melakukan suap dalam proses pemilihan tersebut. “Ya, sekitar Rp 2 sampai Rp 3 miliar lah untuk membayar tiket pesawat pengurus pusat dan daerah," kata JK.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan pihak Istana memberikan pernyataan resmi agar suasana kondusif akibat pemberitaan dua media dari Australia itu. "Saya meragukan (informasi berita tersebut). Tapi jangan-jangan benar, kalau kok mereka tau ini detail," cetusnya.

inilah.com Wikileaks Ujian Baru Istana

Read more »

JK akui kabar 'The Age', tapi...

JK akui kabar 'The Age', tapi... Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengakui adanya pemberian bantuan dana bagi peserta Kongres Partai Golkar seperti yang dituduhkan harian Australia 'The Age' yang mengutip Wikileaks bahwa dirinya menyuap dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar untuk merebut kursi ketua umum partai berlambang beringin itu pada kongres partai Desember 2004 lalu.

JK mengaku ada memberikan bantuan namun, tidak suap dan tidak sebesar yang dituding 'The Age'.

Menurut JK, dirinya mengeluarkan uang untuk membayar hotel peserta kongres tapi tidak sebesdar apa yang disebut 'The Age.

"Benar tapi tak sebesar itu kan ada tangung jawab kita bagi peserta biaya hotel, ongkos mau pulang, bayangkan kalau 3.000 orang dan itu setelah saya menang," ujarnya siang ini menjawan tudingan 'The Age'.

JK membantah tudingan 'The Age" bahwa apa yang disebut 'The Age' bukanlah suap tetapi kebiasaan di Indonesia untuk membantu anggotanya karena tidak semua yang ikut Kongres yang mampu untuk membiayai akomodasinya selama kongres.

"Kita luruskan persoalannya. Saya akan jelaskan tidak seperti itu, kebiasaan di Indoneia orang yang menang membantu anggotanya, kriteri Indonesua, tidak semua yang ikut munas itu mampu, jadi kita bantu," tegas JK yang saat ini berada di Jepang.

JK juga akan melakukan klarifikasi tehadap 'The Age' dan diirnya juga menghargai kekebasan pers termasuk teknologi.

Soal tudingan terhadap SBY, JK menyatakan, bahwa SBY harus menjelaskannya dan terbuka mengenai masalahnya.

Sebelumnya, harian asal Australia 'The Age' dalam edisi, Jumat (11/3) dalam headlinenya menyebutkan JK membayar suap besar untuk memenangkan kepemimpinan Golkar, salah satu partai terbesar di Indonesia. Hal itu dilakukannya pada saat kongres partai pada Desember 2004.

Kabel diplomatik rahasia AS menyatakan, JK mengeluarkan uang US$ 22.000 untuk mendapatkan akses mengontrol Partai Golkar.

Diplomat AS melaporkan 243 suara diperlukan untuk mendapatkan suara mayoritas sehingga calon ketua umum Golkar harus merogoh 6 juta dollar AS.

'The Age' juga merilis bahwa Presiden SBY menggunakan kekuasannya untuk memperkaya diri dan menggunakan kekuasannya untuk membunuh lawan politiknya.

waspada.co.id JK akui kabar 'The Age', tapi...

Read more »

Pemerintah Wajib Punya Bukti Baru untuk Bantah Wikileaks

Pemerintah Wajib Punya Bukti Baru untuk Bantah Wikileaks. Pakar komunikasi politik, Effendi Gozali mengatakan keharusan pemerintah untuk memiliki bukti baru untuk membantah semua tudingan dari Wikileks.

"Harus punya bukti agar bisa membantah tudingan itu," katanya seusai acara peluncuran buku Wiranto di Hotel Syahid, Jumat (11/3/2011).

Menurutnya, pemerintah jangan menganggap informasi dari Wikileaks tidak beralasan jika tak punya bukti untuk membatahnya. Ia mencontohkan informasi dari Wikileaks yang menuduh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membayar jutaan dolar untuk memenangkan suara dalam Kongres Partai Golkar pada Desember 2004.

Atas informasi itu Jusuf Kalla sendiri mengakui kebenaran boncoran informasi dari Wikileaks.

Kalla mengaku hanya membantu akomodasi transportasi peserta kongres Partai Golkar, dan bukannya melakukan money politic jelang menuju pemilihan orang nomor wahid di tubuh Golkar.

tribunnews.com Pemerintah Wajib Punya Bukti Baru untuk Bantah Wikileaks

Read more »

Wikileaks Sebut Korupsi, Kiemas Menutup Diri

Wikileaks Sebut Korupsi, Kiemas Menutup Diri. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Taufik Kiemas enggan menanggapi spekulasi tentang dirinya terkait informasi wikileaks yang dipublikasikan harian The Age dan Sydney Morning Herald tentang presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengintervensi perkara korupsinya.

“Ini pesan dari beliau (Taufik Kiemas, red). Beliau tidak mau menanggapi spekulasi semacam itu,” kata Staf Khusus Taufik Kiemas, Putut Trihusodo pada wartawan di Kediaman Taufik Kiemas, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (11/3).

Melalui staf khususnya, Kiemas mengatakan tidak ada yang perlu ditanggapi karena pihaknya tidak tahu kasus korupsi apa yang dituduhkan. “Beliau tidak tahu apa yang dituduhkan kepadanya. Jadi beliau harus jawab apa,” ujarnya.

Untuk itu, Putut menyarankan agar mengklarifikasikan masalah ini kepada Sekertaris jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo. “Sesuai pesan beliau, apabila ingin mendiskusikan masalah ini silahkan bicara ke Sekjen PDIP atau ketua bidang hukumnya,” tandasnya.

Sebagaiman diwartakan sebelumnya, Sumber laporan The Age dan Sydney Morning Herald adalah kawat diplomatik Kedutaan Besar AS di Jakarta yang dibocorkan Wikileaks. Dalam berita itu disebutkan bahwa korupsi yang diminta untuk ditutup itu melibatkan Taufik Kiemas, politisi PDI Perjuangan yang juga suami mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri.

The Age dalam edisi hari ini membuat headline tentang keterlibatan SBY untuk melindungi kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas, politisi PDI Perjuangan yang juga suami mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Pada bulan Desember 2004, Kedubes AS di Jakarta melaporkan bahwa satu dari sejumlah informan politik yang paling bernilai yaitu penasehat Presiden, TB Silalahi, meminta Hendarman Supandji yang saat itu menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang memimpin gerakan antikorupsi pemerintah untuk mengumpulkan bukti korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas,

The Age menulis, tak berselang lama setelah terpilih menjadi Presiden menggantikan Megawati, SBY mengintervensi kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas. Figur penting di PDI Perjuangan yang kini menjadi Ketua MPR RI itu dilaporkan telah menggunakan kekuatannya untuk mengontrol PDIP yang menjadi partai yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 1999, untuk menjadi makelar kasus. Diplomat AS menyebutnya sebagai "kasus korupsi yang melegenda di masa kekuasaan Megawati.

Namun TB Silalahi yang dikenal sebagai orang dekat Istana memberi tahu ke Kedubes AS bahwa SBY secara pribadi meminta Hendarman agar tidak menjerat Taufik Kiemas. Karenanya, tak ada proses hukum terhadap Taufik Kiemas yang saat itu menjadi anggota DPR RI.

jpnn.com Wikileaks Sebut Korupsi, Kiemas Menutup Diri

Read more »

WikiLeaks: Penasehat Militer SBY Terkait Kejahatan Perang Timor Timur

WikiLeaks: Penasehat Militer SBY Terkait Kejahatan Perang Timor Timur. Media massa Australia kembali mengeluarkan bocoran WikiLeaks terkait tokoh politik Indonesia. Setelah sebelumnya membuat heboh dengan tuduhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan kekuasaannya, kini WikiLeaks mengeluarkan kawat rahasia Kedubes AS menyangkut Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin.

Judul artikel yang diturunkan Sydney Morning Herald dan The Age, Jumat malam, itu adalah: 'Yudhoyono Top Adviser a Timor War Crimes Suspect'. "Salah satu penasehat Presiden SBY, Sjafrie Sjamsoeddin, masuk dalam daftar hitam AS karena diduga terkait kejahatan perang di Timor Timur," demikian berita tersebut.

Namun, Washington menyimpan rapat-rapat alasan mengapa mereka menolak visa Sjafrie tiap kali dia ingin ke AS. Misalnya pada September 2009, ketika SBY ingin menghadiri pertemuan G20 di Pittsburgh AS, dari seluruh rombongan SBY hanya Sjafrie yang tidak dapat visa masuk.

Menurut WikiLeaks, nama Sjafrie masuk dalam daftar Kementerian Dalam Negeri AS sebagai orang yang direkomendasikan untuk tidak boleh masuk ke AS karena terkait 'aktivitas teror' dan 'pembunuhan'.

Dalam bocoran itu juga disebutkan, sebenarnya Kedubes AS di Jakarta sudah membolehkan Sjafrie masuk ke AS, agar isu ini tidak menjadi hal yang mengganggu hubungan Indonesia AS.

"Kami mencatat bahwa salah satu penasehat kunci Presiden Indonesia dan kemungkinan anggota kabinet mendatang, Sjafrie Sjamsoeddin, bila diizinkan masuk ke AS akan memfasilitasi dan memperkuat hubungan AS-Indonesia," demikian pernyataan Kedubes AS di Jakarta.

"Sjamsoeddin bisa menjadi panduan dan penasehat bagi Presiden dalam sejumlah isu yang bermafaat bagi kepentingan AS, seperti hubungan militer Indonesia-AS yang menjadi salah satu tumpuan untuk menjamin kestabilan kawasan," demikian kawat yang didapat WikiLeaks.

republika.co.id WikiLeaks: Penasehat Militer SBY Terkait Kejahatan Perang Timor Timur

Read more »

Meski Danai Munas, JK Tidak Pernah Paksa Anggota Pilih Dirinya

Meski Danai Munas, JK Tidak Pernah Paksa Anggota Pilih Dirinya. Meski Danai Munas, JK Tidak Pernah Paksa Anggota Pilih Dirinya. Data WikiLeaks yang menyebutkan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla melakukan suap pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2004 dianggap tidak tepat. Partai Golkar melihat apa yang dilakukan Jusuf Kalla saat itu hanya sebuah entertaintmen politik belaka.

"Kalau istilahnya suap itu tidak tepat. lebih tepatnya ini dikatakan dana entertaintmen politik. Dan semua kandidat sama (melakukan hal itu). Akbar Tanjung juga kayak gitu," kata politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatullah kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (11/3).

Apalagi kata Poempida, meski mengeluarkan dana untuk Munas, JK tidak pernah memaksa anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar untuk memilihnya. Sehingga tidak ada jaminan JK menang mutlak dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar itu.

"Kalau suap kan ada target yang akan dicapai. Ini adalah cost pertarungan politik. Kalau JK bayar lalu dapat 100 persen baru itu namaya suap," lanjutnya.

Jusuf Kalla mengakui kebenaran koran Australia, the Age hari ini (11/3). Koran itu menyebut Kalla membagikan uang saat terpilih sebagai Ketua Partai Golkar pada Munas Golkar di Bali pada 2004. Menurutnya, uang itu digunakan untuk membayar tiket pesawat pengurus Golkar dari pusat dan daerah. Juga untuk membayar hotel tempat berlangsungnya Munas.

rakyatmerdeka.co.id Meski Danai Munas, JK Tidak Pernah Paksa Anggota Pilih Dirinya

Read more »

WikiLeaks: Israel Berlumuran Korupsi Dalam Akses Gaza

Yerusalem -Sebuah kawat diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks mengutip pejabat Amerika Serikat yang mengungkapkan sebuah gerbang kargo Israel lintas perbatasan untuk memasukkan makanan ke Jalur Gaza penuh pungutan liar.

Kawat tertanggal 14 Juni 2006, yang dipublikasikan hari ini oleh harian Norwegia, Aftenposten, menulis perusahaan-perusahaan utama Amerika Serikat kepada para diplomat Amerika bahwa mereka didesak harus membayar sejumlah sogokan untuk mengirimkan makanan masuk Gaza.

Mengutip seorang eksekutif Coca-cola bahwa dia diminta untuk membayar lebih dari US $ 3000 untuk ijin masuknya sebuah truk berisi penuh minuman mereka. Eksekutif itu mengklaim seorang “pejabat tinggi” israel tak teridentifikasi pada gerbang perbatasan itu melakukan jaring korupsi ramai-ramai. Tuduhan korupsi itu setahun sebelum Hamas berkuasa di Gazaa dan Israel memberlakukan blokade ekonomi ke kawasan padat Palestina tersebut. tempointeraktif.com

Read more »

Wikileaks: Misil Iran Mampu Jangkau Israel dalam 12 Menit

Yerusalem – Iran memiliki misil yang bisa mencapai Israel dalam 12 menit. Demikian laporan intelijen yang dibeberkan Wikileaks, Ahad (2/1).

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Gabi Ashkenazi, mengatakan kepada delegasi Kongres AS pada November 2009 bahwa Iran punya lebih dari 300 misil yang bisa mencapai Negara Zionis tersebut dalam 12 menit.

Ashkenazi juga melaporkan kepada delegasi AS yang dipimpin Ike Skelton, bahwa dirinya mempersiapkan militer Israel untuk melancarkan perang besar melawan Hamas. ‘’Saya mempersiapkan militer Israel untuk perang besar,’’ katanya.

Dikatakan Ashkenazi, ancaman dari Hamas dan Hizbullah lebih akut dari pada ancaman dari Iran. Ini lantaran mereka lebih dekat ke Israel. Ia mengatakan perang besar berikutnya yang dilakoni Israel akan terjadi di Gaza atau Lebanon.

Ia juga mengatakan Hezbullah punya lebih dari 40 ribu roket yang mampu mencapai seluruh wilayah Israel, dan Hamas punya roket yang mampu menjangkau Tel Aviv. republika.co.id

Read more »