Berkurban dan Jiwa Kepemimpinan

Berkurban dan Jiwa Kepemimpinan Kasus separatisme dan kontrak karya PT. Freeport Indonesia di Tanah Papua menyentak kita semua. Keadilan masyarakat terusik dengan perilaku pengelola negara yang tidak mencerminkan keberpihakan kepada penduduk lokal, kekayaan potensi alam di sana tidak dibarengi dengan kebijakan yang menyejahterakan masyarakat Papua, kecuali hanya segelintir. Hasil kekayaan ini lebih banyak dinikmati oleh orang-orang di luar daerah, bahkan di luar negeri, sehingga masyarakat Papua dengan berbagai latar belakangnya tetap merasakan kehidupan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, pra sejahtera.

Saya mendapat kesempatan berkunjung ke PT. Freeport Indonesia pada tahun 2004 lalu, atas undangan Himpunan Masyarakat Muslim PT. Freeport Indonesia buat membawakan kutbah Iduladha dan kegiatan dakwah lainnya. Saya bertemu dengan karyawan-karyawan muslim dari berbagai daerah dan menyampaikan tausiyah di beberapa masjid dalam lingkungan perusahaan.

Saya diajak oleh salah seorang karyawan buat melihat lokasi tambang di daerah Grasberg yang hanya dapat dicapai dengan kereta gantung karena ketinggiannya. Lokasi itu sangat kaya dengan berbagai jenis bahan tambang, ada emas, perak, tembaga dan nikel yang kelihatan dengan jelas dari struktur gunung-gunung yang dikeruk buat diolah. Ironisnya, saya juga melihat dalam perjalanan menuju Masjid Darussa’adah di mil 68, sekelompok penduduk lokal yang mendulang sisa-sisa emas di sungai pembuangan dari perusahaan dan belakangan saya ketahui dari penjelasan salah seorang pegawai, adalah perbuatan terlarang karena mengandung zat-zat kimia dan membahayakan kesehatan mereka. Kondisi di Kota Timika -yang saya kitari ketika hendak pulang ke Makassar- juga tidak sesejahtera kompleks perumahan di lingkungan perusahaan yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dan perbelanjaan.

Jiwa Kepemimpinan

Kekurangadilan yang dirasakan oleh masyarakat adalah akibat dari hilang atau lemahnya jiwa kepemimpinan yang ada di tengah bangsa ini. Kebijakan pengelola negara yang kadang kurang tepat dan krisis keteladanan di segala bidang menjadi indikasi utama persoalan ini. Rasanya tidak mudah pada saat ini untuk mendapatkan seratus orang tokoh di tengah bangsa ini, yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat di semua lini dalam kehidupan, padahal salah satu prasyarat berkembangnya suatu bangsa dan peradaban adalah melimpahnya tokoh pemimpin pada seluruh bidang kehidupan, sehingga masyarakat dapat memiliki referensi (rujukan) keteladanan pada masing-masing tokoh tersebut.

Bercermin pada sejarah perjuangan Rasulullah, Muhammad saw. dalam melakukan perubahan, maka di antara langkah strategis yang beliau lakukan adalah membangun jiwa kepemimpinan di dalam diri para sahabat ra. Rasulullah saw. menanamkan sifat tauhid (mengesakan Allah swt) ke dalam jiwa setiap sahabat dengan dakwah dan teladan yang baik. Sifat tauhid menjadi pondasi dari bangunan jiwa kepemimpinan yang kuat, karena dapat memberikan kepada seorang manusia kemerdekaan penuh dari penghambaan dan ketundukan kepada sesama makhluk, sehingga dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah swt., tidak tunduk kecuali hanya kepada aturan yang datang dari Allah swt. atau yang sesuai dengannya.

Jiwa kepemimpinan yang kuat menjadikan penguasa suatu bangsa sejajar dengan penguasa bangsa lain atau bahkan lebih mulia, sehingga tidak mudah didikte oleh bangsa manapun kecuali jika sejalan dengan keinginan Allah. Jiwa kepemimpinan menjadikan seseorang sebagai qudwah (teladan) bagi sesama umat manusia di dalam kehidupan. Keteladanan sikap dan perilaku yang sesuai dengan perkataan, merupakan nilai moral yang dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk maju dan disegani. Tumbuhnya kepercayaan dalam diri setiap anggota masyarakat terhadap pemimpinnya disebabkan oleh sifat keteladanannya, sehingga menjadi dasar terhadap pelaksanaan segala kebijakan yang bertujuan membangun kesejahteraan mereka.

Jiwa kepemimpinan juga menjadikan suatu bangsa dapat membangun peradaban yang tinggi dan mampu bertahan dengan peradaban itu. Tidaklah peradaban bangsa-bangsa besar pada zaman dahulu dapat terbangun dan bertahan kecuali karena mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Kekuasaan masing-masing bangsa terbentuk menjadi suatu kekaisaran (imperium) yang memiliki wilayah begitu luas, demikian pula umat Islam yang memiliki wilayah pemerintahan sangat luas dan pengendalian yang kuat terhadap wilayah-wilayah tersebut, khususnya pada masa pemerintahan khulafa’ rasyidun. Pemerintah Islam pada zaman itu berhasil membangun peradaban dunia yang berlandaskan pada ajaran Alquran, berkat jiwa kepemimpinan para khalifahnya.

Berkurban

Berkurban dengan menyembelih seekor hewan ternak dilakukan oleh Rasulullah saw. atas perintah Allah swt.: “Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah”. QS. al-Kautsar/108: 2. Rasulullah saw. menyembelih 100 ekor onta sebagai dam dan kurban pada pelaksanaan ibadah haji wada’ (perpisahan). Syariat ini dilanjutkan oleh umat Islam hingga saat ini, setiap selesai pelaksanaan salat Idul Adha, maka kaum muslim beramai-ramai menyembelih hewan kurban yang telah mereka siapkan sebelumnya.

Berkurban bagi kaum muslim seharusnya bukan sekadar bergembira merayakan hari besar ini, namun selayaknya mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Berkurban menjadi wujud kesyukuran atas karunia Allah swt. berupa harta dan kehidupan yang layak, segala nikmat wajib untuk disyukuri dan wujudnya adalah dengan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Sang Pemberi nikmat. Berkurban juga dimaknai dengan latihan pengorbanan untuk menjadi pribadi yang kuat, khususnya mendidik jiwa kepemimpinan. Di dalam Bahasa Arab, kosa kata udhiyah (kurban) berakar kata yang sama dengan pengorbanan (tadhiyah), menunjukkan bahwa makna yang menyatukan antara keduanya adalah melakukan sesuatu buat mencapai kondisi jiwa yang tinggi.

Berkurban menjadi bagian dari pengorbanan dengan harta benda di jalan Allah swt. yang disebutkan sebanyak kurang lebih 10 kali di dalam Alquran bersanding bersama pengorbanan dengan nyawa. Pengorbanan dengan harta benda buat membersihkan diri dari sifat kikir dan melatih diri untuk menjadi pemimpin yang mau berkorban buat orang banyak secara tulus, memiliki empati kepada sesama umat manusia dan membangkitkan semangat berbagi dengan masyarakat.

Alquran mengingatkan kepada setiap yang hendak berkurban, bahwa yang akan sampai kepada Allah swt. dari hewan yang disembelih adalah nilai ketakwaan pelakunya (QS. al-Hajj/22: 37). Ketakwaan ini diukur dengan sifat keikhlasan dan pengorbanan yang ada dalam diri seorang yang berkurban, semakin kuat dorongan ketakwaannya maka semakin tinggi pula nilainya di sisi Allah swt. Ketakwaan juga menjadi ukuran pencapaian suatu proses latihan pengorbanan, olehnya itu jiwa kepemimpinan yang hendak dibangun dari ibadah kurban juga mengacu kepada nilai-nilai ketakwaan. Selamat berkurban dan selamat hari raya Idul Adha. fajar.co.id Rahmat Abd. Rahman (Ketua MUI Kota Makassar) 02/11/2011 Berkurban dan Jiwa Kepemimpinan

Read more »

Pemilu Belum Penuhi Harapan Publik

Pemilihan umum (pemilu) belum memenuhi harapan sebagian masyarakat, karena tidak membawa perubahan kualitas hidup.

"Hal itu terjadi karena selama ini sosialisasi dalam pemilihan umum (pemilu) lebih banyak dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif yang ingin menjaring suara," kata peneliti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Awang Darumurti, di Yogyakarta, Rabu (2/11).

Menurut dia saat memaparkan hasil penelitiannya berjudul Riset Perilaku Pemilih di Bantul pada Pemilu Legislatif 2009, hal itu menyebabkan netralitas pemilih menjadi tidak terjaga.

"Oleh karena itu, perlu ada perbaikan di dua elemen besar, yakni partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.

Ia mengatakan, partai politik harus berusaha memperbaiki kualitas calon legislatifnya, sehingga yang diusung memang calon yang andal dan mampu memenuhi harapan masyarakat. "KPU dalam sosialisasi masih perlu lebih gencar lagi sehingga dapat benar-benar menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menyosialisasikan pemilu," katanya seperti dikutip Antara.

Menurut dia, sebanyak 38,52 persen dari 405 responden mengaku mendapatkan informasi pemilu dari tokoh masyarakat bukan KPU yang memiliki tanggung jawab utama melakukan sosialisasi.

Kondisi itu menyebabkan masyarakat memahami pemilu dari persepsi partai politik yang dominan unsur kampanyenya daripada pendidikan politiknya. Di sisi lain, sebanyak 36,05 persen responden menghendaki perbaikan partai politik dan calon anggota legislatifnya, sedangkan perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) dan sosialisasi KPU disarankan oleh 12,64 persen responden.

"Sehubungan dengan hal itu, kedua lembaga baik KPU maupun partai politik harus sama-sama membenahi diri untuk meningkatkan kualitas Pemilu 2014," katanya. (B Sugiharto) suarakarya-online.com Kamis, 3 November 2011 Pemilu Belum Penuhi Harapan Publik

Read more »

Jangan Lepaskan Papua dari Indonesia !!!

Jangan Lepaskan Papua dari Indonesia !!! PAPUA kembali membara, Kongres Dewan Adat Papua III yang digelar sejak Senin (17/10/2011) hingga Rabu (19/10/2011) di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura membentuk pemerintahan transisi Negara Papua Merdeka. Aparat gabungan yang menjaga lokasi kongres itu melakukan tindakan pembubaran. Sebagaimana diberitakan, akibat insiden berdarah itu, kini sebanyak 300 orang ditangkap yang ditahn lima, dan yang lain sudah dipulangkn, bahkan sampai dengan hari jumat (21/10/2011) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melansir sudah ada enam orang yang terbunuh. (http://makassar.tribunnews.com/2011/10/21/hati-hati-papua-bisa-jadi-timor-timur-kedua)

Salah satu penyebab terjadinya kericuhan dalam kongres tersebut adalah adanya pengibaran bendera bintang kejora dan deklarasi pemilihan pemimpin nasional rakyat Papua. Bahkan panitia yang bernama Selfius Bobbi membacakan nama Presiden Papua Barat yang terpilih yaitu Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menterinya Edison Waromi. Selain pemilihan pemimpin nasional, panitia juga mengumumkan nama negara baru dalam kongres itu. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, mengingatkan berlanjutnya kasus kekerasan di Papua bisa menjadikan wilayah itu seperti Timor Timur kedua.

Tentu, ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Indonesia. Pasalnya, jika Pemerintah tidak menyelesaikan masalah ini secara elegan dengan mempertimbangkan masyarakat papua, faktor pemicu serta solusi bersama untuk kepentingan umum, Papua akan mengalami kontraksi politik yang bisa berujung pada disintegrasi (pemisahan diri), sebagaimana halnya Timor-Timur yang telah lepas dari pangkuan negeri ini.

Referendum Papua

Luas seluruh Papua adalah 309.934,4 km², sama dengan 3,5 kali Pulau Jawa. Wilayah ini subur dengan kandungan mineral dan potensi SDA (sumber daya alam) yang melimpah; dari mulai hutan, tambang emas, tembaga hingga uranium. Dari sisi geopolitik pun, Papua sangat strategis.
Namun, dengan potensi SDA Papua yang demikian besar, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Papua termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tingkat kemiskinan masyarakatnya juga sangat merisaukan. Padahal Papua telah terbukti memberikan banyak keuntungan dengan kandungan kekayaan alamnya yang melimpah kepada perusahaan lokal, nasional maupun multinasional (asing). Namun, Papua seolah hanya menjadi pundi-pundi kekayaan dan sapi perah kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut dan pihak asing, termasuk para elit penguasanya.

Pemerintah Indonesia melalui Otonomi Khusus Papua yang dituangkan dalam UU No 21 Tahun 2001 berusaha mengubah keadaan di atas. Sayang, Otsus seolah menjadi bumerang. Pasalnya, setelah berjalan 10 tahun, Otsus dirasakan tidak berpengaruh apa-apa, kecuali kepada segelintir elit politiknya. Dana Otsus yang mencapai rata-rata 10juta/warga Papua juga tidak memberikan perubahan berarti. Kondisi inilah yang mendorong sebagian masyarakat Papua (lebih tepatnya; elit politiknya) menyuarakan tuntutan referendum (yang arahnya adalah merdeka atau minimal berformat federalisme). Referendum dianggap sebagai pilihan akhir untuk mengubah keadaan itu semua.

Kita tentu patut prihatin karena di Papua memang sedang terjadi upaya disintegrasi dengan menuntut referendum. Pangkal masalahnya adalah adanya pihak asing yang terus memanas-manasi, bahkan mendorong terjadinya kegiatan sparatis tersebut. Upaya disintegrasi ini memang telah dilakukan secara sistematis, dengan cara menginternasionalisasi isu Papua. Asing, terutama AS, sangat jelas telah merancang upaya pemisahan Papua ini dari wilayah Indonesia.

Hal ini antara lain dibuktikan dengan beberapa fenomena berikut : pada tanggal 29 Mei hingga 4 Juni 2000 Kehadiran Sekretaris Kedubes Amerika dan utusan Australia, Inggris dan negara asing lainnya dalam Kongres Papua; pada tanggal 31 Agustus 2002 Kasus penembakan yang terjadi di Mile 62-63 Jalan Timika–Tembagapura; pada bulan Juli 2005 Kongres AS membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) 2601 yang memuat masalah Papua di Amerika; pada tanggal 22 Maret 2006 Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Syamsir Siregar menduga ada upaya LSM yang didanai asing hingga terjadi kerusuhan di Abepura; pada tanggal 28 November 2007 Anggota Kongres AS, Eny Faleomavaega, kembali melakukan kunjungan ke Indonesia diantaranya Biak dan Manokwari begitu juga yang terjadi beberapa waktu akhir-akhir ini, dimana warga Papua dan pihak asing terus mengopinikan referendum untuk kemerdekaan Papua. Pada tahun ini pada saat bersamaan ribuan warga Jayapura menuntut referendum Sektor Kota Abepura, Selasa (2/8/2011) terlaksana Konferensi Internasional Lawyer for West Papua (ILWP) di Universitas Oxford, London Selasa (2/8/2011), yang menuntut kemerdekaan Papua barat.

Faktor Pemicu

Untuk menghilangkan tuntutan referendum dari Tanah Papua, faktor pemicu tuntutan ini perlu dipecahkan. Lepasnya Timor-Timor menjadi pengalaman sangat pahit. Sementara itu, Papua jauh lebih besar potensi SDA-nya dibandingkan Timor-Timur. Jika pemerintah saat ini tidak mengubah kebijakan dan orentasi pembangunannya, niscaya Pemerintah akan menelan buah simalakama demokrasinya. Dalam ruang demokrasi tidak ada lagi sumbatan bagi setiap warga, khususnya warga Papua, untuk menyerukan keinginannya, bahkan di forum-forum internasional, termasuk PBB. Apalagi Papua adalah ladang subur tempat melampiaskan ketamakan para kapitalis asing melalui instrumen negaranya untuk melakukan penjajahan sekaligus mengeruk habis kekayaan Papua.

Indonesia harus mencermati ‘dalang’ di balik tuntutan referendum ini. Sebab, masyarakat kecil kebanyakan sebetulnya tidak begitu paham dengan referendum tersebut. Sekelompok elit politiklah yang sebenarnya bermain dengan membangun jejaring baik di pusat kekuasaan maupun jejaring internasional (LSM-LSM asing). Namun, sesungguhnya mereka hanyalah ‘alat’. Kepentingan negara-negara besarlah sebenarnya yang memainkan peran penting di Papua. Kekuatan asinglah yang punya kepentingan dan bakal meraih keuntungan jika Papua merdeka atau memisahkan diri melalui referendum yang sedang diusahakan oleh mereka. Jika ini tidak dicermati Pemerintah, boleh jadi nasib Papua nanti akan seperti Timor Timur; lepas begitu saja dari pangkuan Indonesia.

Jangan Lepaskan Papua

Indonesia adalah negeri Islam. Papua adalah bagian dari negeri Indonesia, karena itu, wajib bagi kaum Muslim untuk meminta penguasa negeri berhati-hati atas kasus Papua, jangan sampai kasus ‘lepasnya’ begitu saja Timor Timur terjadi lagi. Untuk mengurangi pengaruh dan provokasi Asing di sana, wajib pula masyarakat untuk menyebarkan bahaya disintegrasi yang bertujuan memecah belah negeri ini.

Selain itu, penguasa harus menyadari bahwa politik sekular tidak memiliki kapasitas untuk membangun seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, menjadi makmur, sejahtera dan berkeadilan. Sudah saatnya penguasa negeri ini menerapkan sistem Islam. Penguasa wajib menerapkan hukum syariah yang berasal dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya atas semua wilayah di negeri ini tanpa diskriminasi, antara satu provinsi dan lainnya. Dalam sistem Islam (Khilafah), semua orang yang memiliki kewarganegaraan negara akan memiliki hak yang sama, terlepas dari keturunan, warna kulit dan agama mereka.

Pemerintah juga harus mengeluarkan kekuatan ekstra untuk mencegah aksi separatis dan menanganinya secara adil di antara masyarakat. Dan hendaknya seluruh komponen masyarakat negeri ini menyadari adanya upaya provokator untuk Nasionalisasi bahkan Internasionalisasi kasus Papua. Arman Kamaruddin (Lajnah Intelektual HTI Sulsel) tribunnews.com Jangan Lepaskan Papua dari Indonesia !!!

Read more »

Aksi Kepung Istana, Isu terpecah

Aksi Kepung Istana, Isu terpecah Pada peringatan Sumpah Pemuda ratusan orang dari berbagai elemen mahasiswa se-Jabotabek mengepung Istana Presiden di Jalan Merdeka Barat. Jakarta, Jumat (28/10). Dalam aksinya, pengunjuk rasa mendesak pemerintah Presiden SBY-Budiono agar turun dari kursi keperesidenan karena rakyat sudah tidak percaya lagi. Apalagi berbagai kegagalan yang tidak bisa di tolerir.

"Harus turun sekarang juga. Kami sudah tidak percaya lagi sama SBY dan Budiono. Mereka sudah tidak layak menjadi presiden. Makanya hari ini kita ikut demo agar SBY dan wakilnya segera mundur," kata Jati, mahasiswa Universitas Satya Negara, dalam orasinya di depan Istana Presiden.

Namun dalam aksi tersebut para demonstran dari berbagai kelompok mengusung isu sendiri-sendiri. Dari pantauan liputan6.com, orasi yang didengungkan masing-masing kelompok itu berbeda-beda. Seperti dilakukan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampu (BKLDK).

BKLDK mengusung isu kegagalan kapitalisme dan berbagai demokrasi yang mengakibatkan kemiskinan, kejahatan yang semakin meningkat. Serta merajalelanya pejabat dan pengusaha yang menzalimi rakyat.

Oleh karennya mereka berjuang untuk menegakkan syari'ah Islam dalam naungan negara Khilafah Islamiyah.

"Kami sudah bersumpah dengan sepenuh jika akan terus berjuang tanpa lelah untuk tegaknya syariah islam naungan negara khalifah isamiyah sebagai solusi tanpa problematika masyarakat Indonesia dan negari muslim lainnya," kata Ketua Badan Eksekutif BKLDK, Irawan.

Sementara itu sebagian elemen mahasiswa lainnya longmarch menuju ke Bundaran HI untuk menyalurkan aspirasinya.

Aksi di depan istana tidak menggangu arus lalu lintas. Ratusan aparat dari TNI dan kepolisian, gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan polres serta polsek se-Jakarta Pusat berjaga-jaga di sekitar kawasan Monas dan Istana untuk mengawasi jalannya aksi unjuk rasa tersebut. liputan6.com 28/10/2011 Aksi Kepung Istana, Isu terpecah

Read more »

Aksi Kepung Istana, Isu terpecah

Aksi Kepung Istana, Isu terpecah Pada peringatan Sumpah Pemuda ratusan orang dari berbagai elemen mahasiswa se-Jabotabek mengepung Istana Presiden di Jalan Merdeka Barat. Jakarta, Jumat (28/10). Dalam aksinya, pengunjuk rasa mendesak pemerintah Presiden SBY-Budiono agar turun dari kursi keperesidenan karena rakyat sudah tidak percaya lagi. Apalagi berbagai kegagalan yang tidak bisa di tolerir.

"Harus turun sekarang juga. Kami sudah tidak percaya lagi sama SBY dan Budiono. Mereka sudah tidak layak menjadi presiden. Makanya hari ini kita ikut demo agar SBY dan wakilnya segera mundur," kata Jati, mahasiswa Universitas Satya Negara, dalam orasinya di depan Istana Presiden.

Namun dalam aksi tersebut para demonstran dari berbagai kelompok mengusung isu sendiri-sendiri. Dari pantauan liputan6.com, orasi yang didengungkan masing-masing kelompok itu berbeda-beda. Seperti dilakukan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampu (BKLDK).

BKLDK mengusung isu kegagalan kapitalisme dan berbagai demokrasi yang mengakibatkan kemiskinan, kejahatan yang semakin meningkat. Serta merajalelanya pejabat dan pengusaha yang menzalimi rakyat.

Oleh karennya mereka berjuang untuk menegakkan syari'ah Islam dalam naungan negara Khilafah Islamiyah.

"Kami sudah bersumpah dengan sepenuh jika akan terus berjuang tanpa lelah untuk tegaknya syariah islam naungan negara khalifah isamiyah sebagai solusi tanpa problematika masyarakat Indonesia dan negari muslim lainnya," kata Ketua Badan Eksekutif BKLDK, Irawan.

Sementara itu sebagian elemen mahasiswa lainnya longmarch menuju ke Bundaran HI untuk menyalurkan aspirasinya.

Aksi di depan istana tidak menggangu arus lalu lintas. Ratusan aparat dari TNI dan kepolisian, gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan polres serta polsek se-Jakarta Pusat berjaga-jaga di sekitar kawasan Monas dan Istana untuk mengawasi jalannya aksi unjuk rasa tersebut. liputan6.com 28/10/2011 Aksi Kepung Istana, Isu terpecah

Read more »

Makna Ibadah Haji dan Kurban

Makna Ibadah Haji dan Kurban. Salah satu makna terbesar yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji adalah semangat persatuan dan kesatuan umat. Dalam ibadah haji semua jemaah harus berganti pakaian ikhrom. Karena pakaian sering kali melambangkan status, level, strata, tingkatan, jabatan, pangkat, dan derajat.

Pakaian menciptakan “batas” palsu, dinding penyekat yang menyebabkan perpecahan di antara manusia. Selanjutnya dari perpecahan itu, dari rasa beda baju, beda status, beda golongan, timbul konsep “aku,” bukan “kami atau kita,” sehingga yang menonjol adalah kelompokku, kedudukanku, golonganku, sukuku, ataupun bangsaku.

Padahal penonjolan “keakuan” adalah perilaku orang musyrik yang dilarang oleh Allah SWT. Allah berfirman, “Janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah agama mereka dan mereka menjadi beberapa partai. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (QS. Ar-Ruum 31-32).

Para jemaah haji mengenakan pakaian yang sama, yaitu kain kapan—biasanya digunakan sebagai pembungkus mayat—yang terdiri dari dua helai kain putih yang sederhana. Semua memakai pakaian seperti ini. Tidak ada bedanya antara yang kaya dan miskin, yang terhormat dan orang kebanyakan, yang berasal dari timur dan dari barat. Mereka memakai pakaian yang sama, berangkat pada waktu dan tempat yang sama dan akan bertemu pada waktu dan tempat yang sama pula. Mereka beraktivitas dengan aktivitas yang sama, dan menggunakan kalimat yang sama “LabbaikAllahumma labbaik, labbaikalaa syariikalaka labbaik, inalhamda, wani’mata lakawalmulk laa syarikalak… (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuatan hanyalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu).

Manusia yang tadinya terpecah-pecah dalam berbagai ras, negara, kelompok, suku, dan keluarga, dengan ibadah haji dihimpun oleh Allah SWT dengan berbagai faktor kesamaan agar mereka menjadi satu. Hal ini mengisyaratkan bahwa segala permasalahan umat Islam akan dapat terselesaikan secara mendasar apabila mereka bersatu dan bersama-sama dalam bersikap, berbuat, dan menetapkan pilihan.

Untuk mewujudkan kesatuan umat dan mengatasi problematika umat ini memang membutuhkan pengorbanan, tanpa pengorbanan mustahil hal itu akan terwujud. Kalau November nanti adalah bulan pahlawan, maka pengorbanan adalah jiwa kepahlawanan itu. Jika Nabi Ibrahim rela mengorbankan kebahagiaan keluarga, istri tercinta, bahkan anaknya yang baru semata wayang. Namun kemudian Ibrahim disebut dengan pahlawan tauhid, bapaknya para nabi. Jika Nabi Muhammad ikhlas mengorbankan harta, tenaga, pikiran dan keluarganya, namun kemudian Muhammad-lah sang pahlawan kaum duafa, sang penganjur zakat, nabi akhiruz zaman.

Saat ini Islam menunggu mereka-mereka yang rela berkorban demi tegaknya agama. Berkorban untuk agama bukan berarti merusak fasilitas, mengganggu ketenteraman dan menebarkan ancaman. Walaupun atas nama agama, tapi berkorban demi agama berarti mau berjuang menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian Islam sebagai rohmatan lil ‘alamin dan menyampaikan risalah Allah dengan penuh kesabaran. “Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran.” (Wal ‘ashr)

Di waktu-waktu menjelang Hari Raya Kurban, menjelang peringatan komitmen keimanan, ketakwaan dan kepasrahan Nabi Ibrahim ini, adalah saat yang tepat untuk menilai dan mengevaluasi kembali sampai sejauh mana kita mengasah dan mengolah rasa, meningkatkan takwa dan mempertebal iman di dada.

Ibrahim adalah contoh sosok yang hatinya selalu mencoba berpetualang. Di kala usia masih belia, Ibrahim muda melihat matahari di siang hari kemudian dia berkata, “Wahai matahari, sinarmu begitu terang, panasmu mencerahkan kehidupan. Berarti kaulah sumber kehidupan! Maka kaulah Tuhan.” Tapi apa dikata, ketika waktu mulai malam, matahari pun menghilang dan Ibrahim muda berkata, “Amboy... Tuhanku bisa hilang?”

Namun kemudian dia melihat rembulan yang bersinar terang benderang. Sehingga gelapnya malam menjadi hilang terkena temaram sinar bulan itu. Ibrahim Muda berkata, “Wahai bulan! Saat ini telah kutemukan dan kupastikan, engkaulah Tuhan sesembahan.” Tapi kemudian menjelang fajar, sang tuhan rembulan hilang temaram dan pelan-pelan tersembunyi di balik awan. Kembali Ibrahim muda merasa kecewa, hatinya gundah-gulana dan bertanya, “Siapakah sebenarnya Tuhanku ini?” Lama Ibrahim merenungkan makna kehidupan, sampai kemudian Allah membisikkan di dalam hatinya untuk melihat ayat-ayat alam, tentang kematian, kehidupan, bergantinya siang dan malam. Maka Ibrahim sampai pada kesimpulan. “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.”

Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah contoh orang yang mampu mengarahkan suara hatinya. Banyak orang yang sudah tidak mampu lagi mengarahkan hatinya, pikirannya atau mentalnya. Hukum dianggap tidak ada, aturan diremehkan, syariah dilupakan. Itu karena di dalam diri kita sendiri minimal ada tiga musuh yang harus kita lawan.

Musuh pertama, adalah nafsu lahiriah atau insting hewani. Musuh ini mudah dikenali. Karena sebenarnya nafsu itu diberikan Allah untuk mempertahankan hidup agar kita tidak lapar, tidak sendiri dan tentu saja tidak mati. Perlu juga kita waspada terhadap nafsu-nafsu turunannya, yaitu nafsu bahimiyyah dan lawwamah. Nafsu bahimiyah adalah sifat hewan yang pemalas, tidak mau susah dan tidak mau berpikir panjang. Sedangkan nafsu lawamah adalah perilaku selalu iri, ingin menang sendiri dan tidak memiliki nurani.

Musuh kedua ini agak susah dideteksi, karena ketika dorongan itu muncul kita sama sekali tidak merasa bersalah. Contoh hasrat ingin berkuasa yang tampak manusiawi saja. Tapi ketika hasrat kekuasaan itu diikuti dengan menghalalkan segala cara, maka akan menimbulkan malapetaka, layaknya Firaun, Namruj, Mao Se Tung, Lenin, ataupun Mussolini.

Mao Setung dan Lenin dengan konsep sama, rata-sama rasa merasa itu adalah tugas mulia, tapi karena tidak dibarengi oleh Nurani Ilahiyah, maka justru menjadikan mereka penguasa-penguasa yang keji. Demikian pula dengan Firaun dan Namruj yang mengangkat dirinya laksana Tuhan. Ini pun mereka rasa sebagai tugas suci, tapi sebenarnya sungguh sangat dibenci. Mungkin demikian pula dengan Dr Azhari, Nurdin M Top ataupun Osama, bagi mereka penegakan daulah Khilafah adalah amanah dari sang Illah, tapi ketika dilakukan dengan cara yang salah, maka tetap salah dan tidak barokah.

Musuh terakhir yang paling berat dan paling sulit disembuhkan adalah dorongan untuk menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Sering kita menjadikan harta, jabatan, kehormatan, benda-benda, uang, mobil atau bahkan cinta asmara sebagai Tuhan pengganti Allah. Ingat firman Allah ini, “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Kalau dulu berhala hubal oleh kaum kafir Quresy disembah, dipuja dan diberikan sesajian. Sekarang ini hubal bertransformasi dalam bentuk kekuasaan, uang, jabatan ataupun kedudukan. Kita sering kali mentuhankan materi dan melupakan Allah Ilahi Robbi, kita puja uang dan jabatan dan kita lupakan siapa Penguasa Hari Pembalasan.

Dulu untuk Hubbal diberikan sesajian makanan, hasil berburu dan hasil pertanian. Sekarang sesajian itu bertransformasi dalam bentuk sogokan, kolusi dan amplop picisan. Semoga kita termasuk orang-orang yang tetap istiqomah dalam takwa kita.
Fatkhur Rohman Az Zidani. Staf Perencanaan Kemenag Sanggau. www.equator-news.com Makna Ibadah Haji dan Kurban

Read more »

Bahaya Besar Islam Tak Bersatu

Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS), KH Hasyim Muzadi meyakini pasca-kematian Moammar Khadafi, Libya tak akan hidup tenteram dan sejahtera.

Pemimpin baru Libya nantinya diprediksi menanggung masalah berat, yakni menciptakan stabilitas keamanan.

"Kesulitan pertama pasca jatuhnya rezim Kadhafi adalah sulitnya menciptakan persatuan dan keamanan rakyat," tutur KH Hasyim di Jakarta, Minggu (23/10/2011).

Nasib Libya diyakini akan sama dengan Irak pasca-meninggalnya Saddam Hussein. Hingga kini Irak masih dilanda perang saudara. Apalagi, di Libya militan loyalis Khadafi jumlahnya masih sangat besar. Mereka tak akan terima atas kondisi saat ini.

"Di sinilah kesulitan rezim baru Libya sebagaimana rezim baru di Irak yang sampai sekarang kesulitan menggalang stabilitas," jelas mantan Ketua Umum PBNU yang pernah berkunjung ke Libya pada 2004 dan 2006 itu.

Kini, NATO tak akan segigih saat "membela" Libya atas nama demokrasi dan HAM. Fokus mereka selanjutnya tentu masalah konsesi minyak. "Sebab, motif pertama dan utama dalam perubahan oleh Barat di Timteng adalah minyak," jelasnya.

Namun, dalam rangka menghemat biaya, Barat tak menggunakan cara invasi besar-besaran, seperti serangan dua kali ke Saddam Hussein di Irak. "Serangan dan invasi total Barat seperti di Irak sangat mahal, karena menghabiskan biaya besar," tutur pengasuh Ponpes Al Hikam Malang, Jawa Timur ini.

"Kini, Barat lebih memilih membiayai kelompok oposisi dengan tema demokrasi dan HAM untuk memberontak, dan ketika pemerintah menindak setiap pemberontakan, pemerintah yang bersangkutan terkena tuduhan melanggar HAM. Itu kemudian menjadi justifikasi serangan atau mempersenjatai kelompok pemberontak," jelas KH Hasyim.

Suriah Terancam
Sebelum invasi dilakukan terhadap penguasa yang dianggap melanggar HAM, Barat melakukan sanksi berupa pembekuan aset-aset penguasa atau pemerintah yang sebagian untuk membiayai pemberontak. "Ketika Khadafi meninggal, tentu asetnya lebih sulit dilacak Barat," katanya.

Cak Hasyim, sapaan akrab KH Hasyim Muzadi menyayangkan kebiasaan raja-raja minyak di Timteng yang gemar menyimpan uang di Eropa. "Padahal, cara itu sebenarnya gol bunuh diri oleh mereka sendiri, pembekuan aset, sebagian dipakai memprovokasi dan membiayai para pemberontak untuk menjatuhkan penguasa atau pemerintah," jelasnya.

Terlepas dari hal itu, kekeliruan dari beberapa rezim di negara-negara Islam, adalah tiadanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Akibatnya, dijadikan pintu masuk intervensi asing demi minyak dan hegemoni. Namun, tak semua negara monarki dan teokratis menjadi sasaran invasi Barat.

Mengenai jatuhnya rezim Khadafi dan pergolakan Timteng secara umum, dicermati ada dua hal bagi Dunia Islam. Pertama, kesenjangan antara ajaran Islam dan negara Islam, utamanya dalam keadilan politik dan ekonomi.

Kedua, sulitnya mempersatuan negara-negara Arab. Masyarakat di Timteng tak pernah bersatu, sehingga Amerika bisa menyerang Afghanistan dengan menggunakan pangkalan militer di Karachi.

"Amerika juga menyerang Irak dua kali dengan menggunakan pangkalan di Arab Saudi. Selain itu, Amerika juga menyerang Libya dengan pangkalan di Qatar," tutur Cak Hasyim.

Pasca-lengsernya Khadafi, Barat diyakini tetap tertuju Timur Tengah. "Suriah bisa jadi target berikutnya karena negara ini dianggap bisa mengganggu Israel," tandas mantan Ketua Umum PBNU ini. Bahaya Besar Islam Tak Bersatu (okezone/*)

Read more »

Jurus Mabuk Pemberantasan Korupsi

Jurus Mabuk Pemberantasan Korupsi. Gerakan perang melawan koruptor dan pemberantasan korupsi tampaknya seperti jauh panggang dari api. Hal ini bisa dilihat ketika baru-baru ini ternyata pemerintah telah siap mengeluarkan jurus mabuk berupa revisi UU Tipikor yang sarat dengan pasal-pasal penyubur tindak pidana korupsi sekaligus angin segar bagi para koruptor.

Berikut adalah revisi RUU Tipikor yang berisi pelemahan terhadap pemberantasan korupsi sebagaimana dijelaskan oleh peneliti hukum ICW, Donal Fariz jumpa pers di Jakarta, Minggu (27/3/2011):

1. Menghilangkan ancaman hukuman mati yang sebelumnya diatur di Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999.
2. Menghilangnya pasal 2 yang paling banyak digunakan aparat penegak hukum dalam menjerat koruptor.
3. Hilangnya "ancaman hukuman minimal" di sejumlah pasal. ICW menemukan tujuh pasal di RUU tipikor yang tidak mencantumkan ancaman hukuman minimal.
4. Penurunan "ancaman hukuman minimal" menjadi hanya 1 tahun. Hal tersebut dikhawatirkan menjadi pintu masuk untuk memberikan hukuman percobaan bagi koruptor bila dibandingkan dengan UU No 31 Tahun 1999 yang bervariasi mulai dari 1 tahun bahkan 4 tahun untuk korupsi yang melibatkan penegak hukum dan merugikan keuangan negara.
5. Melemahnya sanksi untuk "mafia hukum" seperti suap untuk aparat penegak hukum di UU No 31 Tahun 1999 jo UU 20/2001 suap untuk hakim ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan di RUU Tipikor minimal hanya 1 tahun dan maksimal 7 tahun (ditambah 1/3) atau 9 tahun.
6. Ditemukan pasal yang potensial mengkriminalisasi pelapor kasus korupsi.
7. Korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp25 juta bisa dilepas dari penuntutan hukum (pasal 52). Dalam klausul tersebut disebutkan pelepasan penuntutan hanya dilakukan setelah uang dikembalikan dan pelaku mengaku bersalah. Hal ini tetap dinilai sebagai bentuk kompromi terhadap koruptor yang dikhawatirkan akan membuat korupsi kecil-kecilan yang terjadi di pelayanan publik akan semakin marak.
8. Kewenangan penuntutan KPK tidak disebutkan secara jelas dalam RUU (pasal 32), padahal di pasal sebelumnya posisi KPK sebagai penyidik korupsi disebutkan secara tegas. Hal ini menurut ICW harus dicermati agar tidak menjadi celah untuk membonsai kewenangan penuntutan KPK.
9. Tidak ditemukan dalam RUU Tipikor aturan seperti Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 dan UU 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang tindak pidana tambahan, pembayaran uang pengganti kerugian negara, perampasan barang yang digunakan dan hasil untuk korupsi, penutupan perusahaan yang terkait korupsi. (detik.com).

Ironis memang, di tengah kegagalan dalam pemberantasan korupsi ini, kini malah muncul wacana revisi UU Tipikor "pro koruptor" ini. Tentunya jika jurus mabuk ini jadi di golkan, hanyalah akan membuat para koruptor tertawa, sementara rakyat semakin menderita, sebab sebagian uang hasil korupsi tersebut notabene juga uang rakyat dan sudah seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sistem pemberantasan korupsi di Indonesia sejatinya sudah lemah, namun berusaha kembali semakin dilemahkan. Belum direvisi saja, korupsi masih menggurita, apalagi mau direvisi dengan jurus mabuk ini. Apakah benar-benar ingin membuat negri ini menjadi surga bagi koruptor.

Lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia setidaknya bisa dilihat secara kasat mata seperti hasil putusan pengadilan kasus mafia pajak dan mafia hukum kasus Gayus Tambunan serta tidak terungkapnya aktor-aktor dibelakangnya, biasnya penanganan kasus centuri, loyonya pengusutan skandal BLBI, rekening gendut Polri, dan masih banyak lagi.

Korupsi merajalela di desa maupun di kota, dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, baik koruptor kecil ataupun kelas kakap. Semua ini adalah korupsi yang bersifat sistemik. Sistem sekulerisme yang melahirkan banyak koruptor di negri ini. Sistem telah mendorong orang untuk melakukan korupsi, meskipun dia sebelumnya bukanlah seorang koruptor.

Tidak heran jika sebelumnya dipandang dia adalah orang baik, ternyata juga diindikasi koruptor, bahkan juga ada yang terbukti koruptor. Padahal sebelumnya masih bersih.

Jalaslah bahwasanya ada dua penyebab utama di mana korupsi tak kunjung teratasi. Pertama adalah manusianya, yang kedua adalah sistemnya. Sistem yang baik ialah sistem dari sang maha pencipta, sistem yang dapat mendorong manusia menjadi baik, memiliki spirit ruhiah untuk mendekatkan diri pada Rabb semesta alam. Dan semua itu hanya ada dalam sistem Islam.

KPK memang layak didukung untuk menjerat para koruptor, namun tentu saja KPK tak mungkin berdaya jika terus dilemahkan. Apalagi kalau sampai KPK cuma sekadar dimanfaatkan, maksudnya seolah-olah negara telah berhasil memberantas korupsi dengan dimunculkannya ke media beberapa kasus korupsi yang telah ditangani KPK. Padahal itu adalah kulit korupsi saja. Hasil pilih tebang. Lebih parah lagi jika cuma digunakan sebagai alat untuk pembunuhan karakter lawan politik.

Di sisi lain korupsi di negeri ini adalah berupa korupsi sistemik, tentu penyelesainya harus sistemik pula. Tak bisa jika cuma sekedar kelembagaan. Sama halnya seperti semut yang melawan raksasa, bisa pula diibaratkan ketika kita ingin mematikan sebuah pohon Jambu di halaman, namun hanya dipotong beberapa daun atau rantingnya.

Itulah realitas negri ini. Satu hal yang penting, kita dituntut untuk mengubah realitas yang sekuler ini, bukan kita diperintah untuk menyesuaikan realitas sekuler yang yang ada. Jika realitas tidak sesuai dengan Islam maka umat Islam diperintah oleh Allah SWT untuk memperjuangkan agar realitas sesuai dengan Islam. Bukan sebaliknya, Islam disesuai-sesuaikan dengan realitas. Itulah prinsip akidah Islam.

Syariah Islam memiliki seperangkat sistem yang elegan untuk memberantas korupsi. Seperti: sistem pengawasan yang baik oleh individu, masyarakat dan negara. Sanksi tegas pemberi efek jera, pembuktian terbalik, keteladanan pemimpin, larangan menerima suap dan hadiah bagi pejabat Negara, memperhatian kesejahteraan yang adil bagi pada para pejabat, dan sebagainya.

Karena itu, solusi tepat berantas korupsi ialah dengan syariah Islam di dalam bingkai Negara khilafah. Untuk Indonesia yang lebih bersih. Lebih-lebih bagi orang yang beriman.

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS Almaidah: 50). Wallahu A'lam

*) Ali Mustofa adalah Direktur Rise Media Surakarta, aktivis Gerakan Mahasiswa Pembebasan Solo Raya (Gema Pembebasan). Penulis tinggal di Gang Nusa Indah, Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Solo. E-mail: bengawanrise@gmail.com

(vit/vit)

detiknews.com Jurus Mabuk Pemberantasan Korupsi

Read more »

HTI Kutuk Khadafi Tapi Kecam Juga Serangan Barat ke Libya

HTI Kutuk Khadafi Tapi Kecam Juga Serangan Barat ke Libya. Lagi, dengan alasan untuk melaksanakan resolusi PBB, sejumlah negara Barat pimpinan AS melakukan invasi militer ke sebuah negeri muslim, yang kali ini adalah Libya.

Muhamad Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), melalui pres rilisnya yang diterima Tribunnews.com, Senin (28/03/2011), menuturkan bahwa Apa yang terjadi di Libya, juga di berbagai negeri muslim lain sama seperti Irak dan Afghanistan.

"Hal tersebut menunjukkan dengan sangat gamblang betapa umat Islam yang berjumlah sangat besar (lebih dari 1,5 milyar), dapat dikacaukan dengan mudah negara-negara Barat demi kepentingan mereka," katanya.

Berkenaan dengan hal itu, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan, invasi militer tersebut sebagai tindakan tidak sah, barbar dan karenanya harus ditolak, dikutuk dan harus segera dihentikan.

HTI menambahkan penghentian invasi militer tidak berarti merupakan dukungan terhadap Presiden Khaddafi. "Khaddafi, sang diktator bengis itu, tetap harus segera turun atau diturunkan paksa oleh rakyatnya agar kekejamannya tidak terus berlanjut," katanya.

HTI juga menyerukan kepada para pemimpin negeri muslim untuk segera mengambil tindakan efektif untuk menghentikan invasi militer tersebut, sekaligus menghentikan tindakan keji Khaddafi yang terus melakukan pembantaian atas rakyatnya. Yang terakhir HTI menyerukan kepada seluruh umat islam untuk sungguh-sungguh berjuang bagi tegaknya kembali Khilafah Islam, dan mewujudkan Islam sebagaiagama karunia untuk alam semesata beserta seluruh isinya, melalui penerapan syariah islam.

tribunnews.com HTI Kutuk Khadafi Tapi Kecam Juga Serangan Barat ke Libya

Read more »

Pendukung Baasyir Sesalkan Pengusiran Kamerawan oleh Hakim

Pendukung Baasyir Sesalkan Pengusiran Kamerawan oleh Hakim. Tindakan ketua majelis hakim Herri Swantoro yang mengusir kamerawan pendukung Abu Bakar Baasyir dari ruang sidang sangat disesalkan. Menurut Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), kamerawan yang bernama Tri tersebut, merupakan wartawan JAT yang tengah meliput sidang. Tri bekerja untuk media online JAT yakni jatmediacenter.com (JMC).

"Tri adalah wartawan jatmmediacenter.com. Setiap anggota JMC kami lengkpi dengan kartu pers. Saat itu dia sedang menjalankan fungsi media yakni reportase," kata Direktur JMC, Son Hadi saat dihubungi detikcom, Kamis (17/3/2011).

Hanya saja, menurut hakim Heri Swantoro, tindakan Tri cukup membuat dirinya 'risih' yakni dengan terus menerus menyorot wajahnya tanpa henti dengan handycam. Dengan alasan yang tidak jelas, Heri lalu mengusir wartawan tersebut dari ruang sidang.

"Ini menyorot majelis hakim terus. Tolong dibawa keluar dan digeledah," perintah Heri.

Aparat pun sigap membawa Tri keluar ruang sidang. Tri pun protes berkali-kali. Apalagi polisi berniat mengamankan handycam milik Tri.

"Saya kan hanya meliput sama seperti wartawan yang lain. Saya menyorot semuanya. Tidak hanya majelis hakim," ujar Tri.

Setelah berkali-kali diperiksa dan beradu argumen, Tri akhirnya dibebaskan. Kamera milik Tri pun akhirnya dikembalikan. Namun dia tidak diperbolehkan kembali ke ruang sidang.

Menurut Son Hadi, pengusiran itu menunjukkan pengadilan tidak fair dan netral. "Jelas hakim arogan sekali dan tidak mencerminkan sosok yang netral dan serta pengadilan yang terbuka," ucap Hadi.

detiknews.com Pendukung Baasyir Sesalkan Pengusiran Kamerawan oleh Hakim

Read more »

Mengapa Bom Buku di Jakarta Sekadar Pengalihan Isu?

Mengapa Bom Buku di Jakarta Sekadar Pengalihan Isu?. Rangkaian teror bom buku di tiga tempat Jakarta kemarin tidak memiliki target dan motif yang jelas. Dicurigai, teror tersebut lagi-lagi menjadi alat pengalihan isu politik yang merugikan penguasa.

Menurut analisa pengamat terorisme dan aktivis Islam, Fauzan Al Anshori, saat berdoalog dengan Rakyat Merdeka Online, ada beberapa komponen yang menarik dalam kejadian teror kemarin. Pertama, bom paket untuk Ulil Abshar Abdalla di Utan Kayu, tidak mengandung pesan yang jelas. Seperti diketahui Ulil adalah "pentolan" Jaringan Islam Liberal yang jadi musuh bebuyutan kelompok Islam radikal. Di sisi lain dia kini aktif di DPP Partai Demokrat dan akhir-akhir ini selalu berbicara lantang tentang reshuffle kabinet.

"Pertama Ulil, sebagai simbol JIL tentu anda tahu siapa musuhnya. Tapi dia juga di Demokrat. Kini kita bertanya seolah yang dizalimi ini JIL atau Demokratnya?" ucap Fauzan beberapa saat lalu (Rabu, 16/3).

Pemilihan lokasi teror di Komunitas Utan Kayu yang satu kompleks dengan stasiun berita KBR 68H dinilainya bermaksud menambah "ledakan" isu karena menjadi magnet solidaritas kalangan pers. Selain itu, penjinakan yang tidak lazim tanpa keterlibatan tim Gegana Polri hingga mengorbankan Kasat Reskrim Jakarta Timur, juga menjadi kejanggalan.

"Seolah ini diarahkan agar simpati masyarakat jatuh pada polisi yang citranya sedang jatuh," ungkap orang dekat Abu Bakar Baaasyir ini.

Paket bom yang ditemukan Selasa (15/3) malam di gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, dan diduga ditujukan kepada Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN Komjen Gories Mere juga aneh. Yang Fauzan ketahui, Gories Mere adalah pakar dalam terorisme dan teror bom di Indonesia. Gories berulang kali mengendalikan operasi pemberantasan teroris sejak kasus bom Natal sampai penangkapan teroris Medan. Tapi selain itu Gories juga aktif sebagai Kepala BNN.

"Sangat tidak mungkin orang yang belasan tahun mengetahui detail soal bom dan teror diancam bom. Dia sampai kecolongan, itu tidak masuk akal. Nah, pertanyaannya, bom ini pesan pada Gories sebagai Kepala BNN atau pengendali operasi terorisme," imbuhnya.

Masih menurut Fauzan, kepolisian sendiri yang mengatakan bahwa kelompok teroris yang bercokol di Indonesia tak lagi menggunakan bom sebagai alat teror. Lalu, biasanya kelompok teroris menaruh pesan yang jelas saat melakukan aksinya.

Mantan aktivis Majelis Mujahiddin Indonesia ini mencurigai bahwa ada kelompok tertentu yang "bermain" dan bisa jadi itu kelompok intelijen sendiri.

"Sudah jadi anekdot, setiap kali pemerintah terpojok pasti ada bom. Sepekan lalu Wikileaks buka data rahasia penyalahgunaan kekuasaan SBY dan merugikan pemerintah," tegasnya.

Melihat modus teror, bukanlah ciri kelompok teroris profesional yang selalu punya pesan jelas, tepat sasaran dan tidak menggunakan bom lagi.

"Ini bukan kelompok Islam radikal tapi yang melakukan adalah kelompok kepentingan tertentu yang ingin sudutkan kelompok Islam radikal. Bisa jadi kelompok intelijen sendiri yang ingin alihkan isu dan membuat polemik. Kita ingat kasus pelemparan molotov pada kantor Tempo dan banyak kasus teror lain yang hingga kini tidak jelas kan. Itu semua pengalihan isu," jelasnya.

Fauzan memberi peringatan pada Kepolisian untuk segera menangkap para pelaku teror di Jakarta kemarin agar isu ini tidak terus menerus jadi perdebatan publik dan isu-isu lain yang lebih menyentuh persoalan korupsi dan kesejahteraan rakyat akhirnya hilang ditelan bumi.

rakyatmerdekat.co.id Mengapa Bom Buku di Jakarta Sekadar Pengalihan Isu?

Read more »

Konferensi Khilafah Internasional 2011 : Menyongsong Kembalinya Khilafah Islamiyah

Sharia4Indonesia, Kamis, 10 Maret 2011, menggelar Konferensi Khilafah Internasional 2011 bertajuk “Menyongsong Kembalinya Khilafah Islamiyah”. Konferensi dalam bentuk talkshow ini rencananya digelar di event 10th Islamic Book Fair, di Istora Senayan Jakarta. Hadiri dan ramaikan momen penting untuk kebangkitan Islam di negeri ini. Allahu Akbar!

87 Tahun Hidup Tanpa Khilafah

Khilafah Islamiyah, sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam runtuh pada tanggal 3 Maret 1924 di tangan antek zionis binaan Inggris, Mustafa Kemal At Tatruk. Sejak saat itu, umat Islam kehilangan pelindung dan hidup tanpa penerapan syariat Islam secara kaafah (sempurna) di seluruh dunia. Umat Islam dipecah belah menjadi sekitar 50-an negara-negara nasionalis yang tidak terikat satu sama lain dengan ikatan yang shahih, yakni ikatan aqidah Islam.

Sejak keruntuhan khilafah, umat Islam selalu dihinakan, wilayahnya diduduki, darahnya ditumpahkan, kehormatannya dilecehkan, dan agamanya dinistakan. Sudah 87 tahun umat Islam hidup tanpa naungan khilafah dan mengalami kondisi yang mengenaskan. Akankah kondisi umat Islam terus seperti ini?

Kembalinya Khilafah Berdasarkan Metode Kenabian

Saat ini, dunia sedang berubah. Umat Islam di seluruh penjuru dunia melihat secercah harapan kembalinya kejayaan dan keberkahan hidup di bawah naungan syariat Islam di bawah sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah. Gaung kebangkitan Islam yang telah lama terdengar kini mulai menampakkan hasilnya.

Runtuhnya rezim diktaktor Tunisia, disusul Mesir, menjadi kekhawatiran bagi semua diktaktor, khususnya di negara-negara Arab dan sekitarnya. Kondisi ini bisa jadi menandai berakhirnya masa kepemimpinan para diktaktor yang kejam dan bengis dan menjadi awal kemunculan sistem khilafah Islamiyah. Hal ini sebagaimana berita kenabian dari Rasulullah SAW.

…kemudian masa kerajaan yang menyombong (MULKAN JABARIYYAH), adanya atas kehendak Allah. Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian masa Khilafah yang mengikuti jejak kenabian (KHILAFAH ‘ALAA MINHAJIN NUBUWWAH)”. Kemudian beliau (Nabi) diam.” (Musnad Imam Ahmad)

Jika saat itu tiba (Khilafah Islamiyah), maka umat Islam dan bahkan umat di seluruh dunia akan hidup dalam ketentraman, kesejahteraan, dan rahmat Allah SWT., akan turun untuk alam semesta. Apakah masa itu memang sudah dekat ? Siapkah umat Islam menyongsong kembalinya Khilafah Islamiyah? Apa yang harus mereka lakukan ?

Syekh Anjem Choudary Menjadi Salah Satu Pembicara

Untuk mendapatkan jawaban itu semua, maka hadiri dan saksikan Konferensi Khilafah Internasional 2011 yang bertajuk “Menyongsong Kembalinya Khilafah Islamiyah yang diadakan oleh Sharia4Indonesia, Kamis, 10 Maret 2011 di Istora Senayan Jakarta, tepatnya di Ruang Anggrek Lt 2, Pukul 19.00 -21.00 WIB.

Rencananya, sebagai pembicara dalam acara tersebut adalah Syekh Anjem Choudary (aktivis Islam4UK), Habib Rizieq (Ketua Umum FPI), dan Ustadz Abu Fatiah Al Adnani (Penulis buku Akhir Zaman). Semoga acara ini berjalan lancar dan sukses. Insya Allah!

(Talazum/Sharia4Indonesia.com)
eramuslim.com Konferensi Khilafah Internasional 2011 : Menyongsong Kembalinya Khilafah Islamiyah

Read more »

Kegusaran Pemerintah Benarkan Bocoran WikiLeaks

Kegusaran Pemerintah Benarkan Bocoran WikiLeaks. Sikap gusar pemerintah menghadapi nota diplomatik Kedubes AS yang dibocorkan WikiLeaks bisa dianggap sebagai pengakuan atas kebenaran isi nota diplomatik itu.

Hal ini disampaikan Direktur Media Center Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Sonhadi, saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, Minggu (13/3).

Dia juga mengatakan, persoalan ini adalah salah satu bentuk hukuman dari Allah SWT terhadap pemerintahan SBY-Boediono yang kerap berbuat zalim, khususnya pada ulama.

Dua harian Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, memberitakan dokumen resmi Kedubes AS yang dibocorkan WikiLeaks itu Jumat lalu (11/3). Salah satu yang dibocorkan adalah nota diplomatik yang menceritakan intervensi pemerintahan SBY terhadap kasus korupsi yang melibatkan Taufiq Kiemas.

rakyatmerdeka.co.id. Kegusaran Pemerintah Benarkan Bocoran WikiLeaks

Read more »

Mampukah SBY Buktikan Informasi Kedubes AS Cuma Pepesan Kosong?

Mampukah SBY Buktikan Informasi Kedubes AS Cuma Pepesan Kosong? Pemberitaan The Age dan Sydney Herald Morning yang membeberkan data rahasia Kedubes AS tentang kebobrokan Istana Negara sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan dan serangan balik dari pemerintah RI.

"Dua surat kabar Australia ini merupakan dua surat kabar yang punya reputasi sangat baik dan biasanya informasinya sangat dipercaya dan tidak mudah membuat berita tanpa ada data yang kuat sebagai dasar dari pemberitaannya," terang Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, Munatsir Mustaman, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Sabtu, 12/3).

Dia menyayangkan reaksi pemerintah yang menyalahkan atau terlalu cepat membantah informasi dari Wikileaks yang diberitakan oleh kedua surat kabar Australia itu. Apalagi tuduhannya menyangkut tindakan korupsi dan kehidupan demokrasi. Dalam kasus ini, yang terpenting dilakukan adalah investigasi hukum untuk buktikan Indonesia bukan negara terkorup.

"Kami sarankan juga DPR sebaiknya segera membentuk Pansus untuk menelusuri pemberitaan miring dua surat kabar Australia agar ada rasa keadilan bagi SBY dan Ani Yudhoyono jika memang berita itu hanya pepesan kosong," harapnya.

Selain DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan harus menelusuri ulang dan menyeluruh rekening-rekening keluarga SBY dan Ketua MPR Taufik Kiemas yang disebut juga dalam laporan kawat diplomatik itu.

Terutama SBY yang mengklaim pro pemberantasan korupsi harus berani mengungkap secara terang benderang dugaan korupsi yang dilakukan istri dan keluarganya serta lingkaran dalamnya..

"Kami mengimbau kepada masyarakat, mahasiswa dan elit politik yang concern dengan Indonesia bersih dari korupsi untuk sama sama aktif melakukan kontrol dan mendesak aparat hukum seperti KPK, Kejaksaan dan PPATK untuk berani melakukan investigasi tentang pemberitaan dua surat kabar Australia," paparnya.

rakyatmerdeka.co.id Mampukah SBY Buktikan Informasi Kedubes AS Cuma Pepesan Kosong?

Read more »

Pemerintah Tetap Ingin Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

Pemerintah Tetap Ingin Ada Pembatasan BBM Bersubsidi. Kementerian Keuangan tetap menginginkan kuota volume BBM bersubsidi tidak melewati dari yang sudah dialokasikan dalam APBN 2011 sebesar 38,6 juta kiloliter. “Kami maunya tidak lagi meleset seperti tahun lalu,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Rabu (9/3)
Berita terkait

* BPS: Pembatasan BBM Munculkan Moral Hazard
* Tim Pengkaji PDIP Tolak Pembatasan BBM
* Tim Pengkaji Usulkan Harga Pertamax Dipatok Rp 8.000
* Konsumsi BBM Bersubsidi Melebihi Kuota
* BBM Tidak Naik, Defisit APBN Membengkak Rp 76 Triliun

Bambang mengatakan, kenaikan harga minyak bisa dipastikan akan meningkatkan anggaran subsidi terutama subsidi BBM dan listrik. “Karena itu harus dipastikan pengguna BBM bersubsidi harus tepat sasaran,” katanya.

Melihat perkembangan harga minyak saat ini, pemerintah mentargetkan jangan sampai defisit melebihi 2 persen dari produk domestik bruto. “Pokoknya defisitnya jangan sampai naik lebih dari 2 persen,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, kata dia, program penghematan harus berjalan efektif, kemudian keuntungan dari kenaikan harga minyak harus dimanfaatkan secara maksimal. Padahal di sisi lain, peningkatan penerimaan negara membuat subsidi pendidikan otomatis iku naik.

Sejauh ini, Kementerian Keuangan, baik yang diwakili oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo maupun Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro belum secara tegas merespon usulan kenaikan harga premium sebesar Rp 500, ataupun usulan penetapan harga pertamax Rp 8000 maupun pengendalian premium.

“Ya pokoknya yang paling bagus dilakukan pada bulan yang inflasinya rendah, itu saja,” kata Bambang. Apakah usulan menaikkan premium Rp 500 lebih enak bagi pemerintah ? “Saya bukan masalah enak apa enggak enak, yang mesti kami hitung itu dampak ke anggarannya,” katanya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, akan ada tambahan defisit APBN sebesar Rp 10 sampai 17 triliun apabila harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price) terus bergerak ke level US$ 90 hingga US$ 100 per barel. “Analisis kami menunjukkan bahwa ada penambahan defisit Rp 10 – 17 triliun,” kata Agus Marto di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin

Penambahan defisit tersebut tidak akan lebih dari 2 persen. Saat ini, defisit APBN 2011 dijaga di level 1,8 persen dari produk domestik bruto. Kenaikan ICP itu, kata Agus didasarkan pada rata-rata harga ICP 12 tahun terakhir. “ICP 12 bulan terakhir sekarang US$ 86 per barel,” katanya.

tempointeraktif.com Pemerintah Tetap Ingin Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

Read more »

Kalau Harga BBM Bisa Ditahan, Kenapa Harus Naik?

Kalau Harga BBM Bisa Ditahan, Kenapa Harus Naik? Pengamat Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa menilai bukan saatnya bermain di harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, karena indeks kepercayaan konsumen saat ini rendah.

"Saya sebagai pengamat kalau survei dari indeks kepercayaan konsumen sekarang bukan saat yang tepat untuk main-main (menaikkan) harga BBM," ungkap Purbaya kala dihubungi di Jakarta, kemarin.

Purbaya menjelaskan, tekanan inflasi yang cukup besar di sektor pangan membuat kepercayaan konsumen pada pemerintah mengalami penurunan hingga titik terendah. Karenanya menyetabilkan kepercayaan diharapkan tidak terjadi kenaikan.

"Kepercayaan konsumen berada pada titik yang rendah jadi kalau bisa ditahan ya ditahan dulu. Kita kan baru digempur inflasi pangan beberapa bulan terakhir, Maret, April ada harapan pangan itu turun. Kita buat masyarakat tenang dulu dengan itu, jadi supaya tidak ada kenaikan dulu," tambahnya.

Setelah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, lanjutnya, baru lah harga BBM bisa disesuaikan. "Setelah itu membaik baru main-main dengan harga kalau perlu, kalau sekarang untuk sekarang terlau riskan dari indeks kepercayaan konsumen termasuk kepercayaan konsumen kepada pemerintah," imbuhnya.

Namun demikian, Purbaya mengaku lebih menyetujui usulan untuk menaikkan harga, dengan catatan jika desain kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dirasa kurang memadai.

"Kalau desain kebijakannya jelek dan dampaknya sama saja seperti menaikkan, ya sudah sekalian saja dinaikkan, tapi bukan berarti suruh naikin kalau disuruh pilih antara dua itu yang pilih yang naikin kalau emang desain kebijakannya jelek," ungkapnya.

okezone.com Kalau Harga BBM Bisa Ditahan, Kenapa Harus Naik?

Read more »

Pemerintah Diskriminatif Terhadap Pendidikan Pesantren

Pemerintah Diskriminatif Terhadap Pendidikan Pesantren. Pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembentukan moral, saat ini luput dari pemberitaaan media masa. Kondisi ini menyebabkan, selama puluhan tahun pemerintah bersikap diskriminatif pada pendidikan pesantren.

"Padahal sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Tempo dulu, pemerintah terbukti tidak menganggarkan pendidikan di pesantren," kata Drs H Nasrudin, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Senin (7/3).

Nasrudin, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Falah, Desa Jatirokeh Brebes itu mengungkapkan, hal tersebut di depan peserta Pelatihan Jurnalistik NU Online tingkat Jawa Tengan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gedung PC NU Jalan Yos Sudarso 36 Brebes.

Secara jujur, dia mengatakan, selama ini apapun kegiatan pesantren, disokong dari dana swadaya pengasuh, pengelola, wali santri dan sumbangan yang tidak mengikat. Meski dengan pola swadaya, ternyata pesantren makin maju, meskipun tidak sedikit yang kembang kempis untuk bertahan hidup.

Dia berharap, media massa harus lebih getol menyiarkan pemberitaan pesantren dengan segala pernak-perniknya. Sehingga semua pihak bisa melihat secara gamblang kehidupan pesantren. Nasrudin menilai, setelah Meteri Pendidikan dijabat Moh Nuh yang pernah nyantri, kini pesantren mulai diperhatikan pemerintah.

Menteri pendidikan akhir-akhir ini lebih banyak berkunjung ke pesantren ketimbang ke lembaga pendidikan formal. Antara lain, kini telah dikembangkan SMK berbasis pesantren. "Madrasah diniyah dari awaliyah, wustho, ulya hingga kuliyah juga sedang dirumuskan pemberian Bantuan Operasional Madrasah," tuturnya.

Menurut dia, akibat kehidupan pesantren luput dari berbagai pemberitaan di media masa, terjadi diskiriminasi pemerintah dalam menentukan kebijakan. Padahal, telah secara nyata mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan pesantren sangat dinamis, termasuk kuatnya tradisi pembelajaran yang unik dengan kurikulum yang tiada banding.

Pesantren telah memperkokoh ketahanan moral bangsa dan melahirkan tokoh-tokoh kaliber nasional maupun internasional. "Dari pesantren, terlahir tokoh-tokoh militan yang kredibel meskipun dalam kemasan tradisional," ujarnya.

Menurut dia, dari pesantren pula terjadi penguatan nasionalisme. Indonesia bisa Merdeka karena kuatnya pesantren. "Moral bangsa makin kuat, karena nilai-nilai pembelajaran pesantren diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa," ungkap Anggota anggota Komisi X DPR RI itu.

Ketua panitia Pelatihan Jurnalistik NU Online Wasdiun mengatakan, pelatihan ini diikuti oleh 35 peserta dari Jateng dan 7 peserta dari DIY. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari itu di ikuti utusan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota dan Kabupaten se Jateng dan DIY.

suaramerdeka.com Pemerintah Diskriminatif Terhadap Pendidikan Pesantren

Read more »

Pemerintah Gagal Jaga Kuota BBM Bersubsidi

Pemerintah Gagal Jaga Kuota BBM Bersubsidi. Jebolnya kuota BBM bersubsidi dianggap sebagai kesalahan manajerial pemerintah. Pemerintah gagal meredam lonjakan pemakai BBM bersubsidi sejak dini.

"Dikatakan konsumsinya banyak. Kalau konsumsinya banyak yang salah siapa, pemerintah atau rakyat? Yang salah itu pemerintah," ujar Pengamat Ekonomi dari Econit Hendri Saparini usai jumpa pers di ruang fraksi PDI-P, Gedung DPR, Jakarta, Selasa(8/3/2011).

Menurutnya, lonjakan penggunaan BBM bersubsidi bisa diatasi bila pemerintah menyediakan transportasi publik. Dia mencontohkan 64 persen BBM bersubsidi itu ternyata digunakan masyarakat pengguna sepeda motor.

"Mengapa sepeda motor itu banyak, itu karena masyarakat menilai itulah yang lebih murah. Itulah yang lebih mudah dibandingkan transportasi publik," katanya.

Hendri pun mempertanyakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil. "Apakah berarti yang miliki mobil itu orang kaya? Saya tanya berapa persen mobil mewah, ternyata sebagian besar adalah mobil denan CC dibawah 1500. Dan berapa sebenarnya pendapatan masyarakat yang memiliki mobil tadi. Itu bukan orang kaya."

Dia berharap, pemerintah segera mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah lonjakan penggunaan BBM bersubsidi.

"Kalau kata konstitusi tidak membolehkan, kita harus cari cara lain. Pemerintah wajib mencari alrternatif lain yang lebih adil dan tidak menyalahi konstitusi," imbuhnya.

tribunnews.com Pemerintah Gagal Jaga Kuota BBM Bersubsidi

Read more »

Rumah Murah Tanggung Jawab Pemerintah

Rumah Murah Tanggung Jawab Pemerintah. Pengamat properti Ali Hanafia mengatakan dalam program penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan tanggung jawab pemerintah. Pengembang atau swasta diminta untuk tidak terlibat program ini.

"Program rumah murah di seluruh negara harus dibangun oleh pemerintah. Dimana pemerintah harus melayani masyarakatnya, terutama yang berpenghasilan rendah. Dalam hal ini, pengembang lebih baik tidak disertakan," ujar Ali kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (7/3/2011).

Menurut Ali, pengembang memiliki kepentingan bisnis dan keuntungan, sehingga sulit kalau dilibatkan dalam penyediaan rumah murah. "Lebih baik pengembang kalau ingin terlibat program rumah murah membuatnya seperti CSR (Corporate Social Responsibility). Mereka menyisihkan berapa persen untuk subsidi program rumah murah pemerintah," ujarnya.

Selain itu, Ali mengatakan sudah saatnya pemerintah membentuk badan khusus semacam departemen yang mengurusi urusan perumahan murah bagi MBR. "Pemerintah yang membangun, badan khusus ini yang mengurusi agar tidak terbengkelai seperti program 1.000 menara rumah susun sejahtera," jelasnya.

kompas.com Rumah Murah Tanggung Jawab Pemerintah

Read more »

Infrastruktur Indonesia Buruk "Pemerintah Cuma Bisa Buat Masterplan, Tak Bisa Realisasikan"

Infrastruktur Indonesia Buruk "Pemerintah Cuma Bisa Buat Masterplan, Tak Bisa Realisasikan". Pemerintah dinilai hanya mampu membuat masterplan terkait infrastruktur, tapi tak mampu merealisasikannya.

"Pertumbuhan ekonomi kita prediksi 6,4 persen tahun ini, tapi ini juga harus disokong realisasi infrastruktur, pemerintah jangan hanya bisa buat masterplan-nya, harus di realisasikan," ungkap Chief Economist Danareksa Research Institut Purbawa Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (8/3/2011).

Lebih lanjut dia menambahkan realisasi infrastruktur itu salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi selain sekarang investasi diprediksi akan tumbuh double digit, dan ekspor akan terus tumbuh.

Sekarang ini, Indonesia menghadapi masalah buruknya infrastruktur. Bahkan, Indonesia disebut-sebut tergolong negara yang paling rendah di antara negara tetangga dalam belanja infrastruktur.

"Indonesia menjadi negara yang belanja infrastrukturnya paling rendah sekarang ini. Jika China belanja infrastruktur bisa mencapai 10 persen dari gross domestic bruto (GDP), Vietnam delapan persen. Sementara Indonesia hanya dua persen. Idealnya belanja infrastruktur minimal lima persen," kata pengamat ekonomi Tony A Prasetiantono akhir tahun lalu.

Meskipun begitu, Tony masih melihat Indonesia memiliki modal kuat untuk khususnya dalam nilai tukar rupiah yang dalam setahun terakhir sangat tangkas dan stabil. Menurutnya, Indonesia memiliki modal cukup kuat untuk menarik masuk investasi dengan nilai tukar yang kuat dan stabil.

okezone.com Infrastruktur Indonesia Buruk "Pemerintah Cuma Bisa Buat Masterplan, Tak Bisa Realisasikan"

Read more »