Pemerintah Tetap Ingin Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

Pemerintah Tetap Ingin Ada Pembatasan BBM Bersubsidi. Kementerian Keuangan tetap menginginkan kuota volume BBM bersubsidi tidak melewati dari yang sudah dialokasikan dalam APBN 2011 sebesar 38,6 juta kiloliter. “Kami maunya tidak lagi meleset seperti tahun lalu,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Rabu (9/3)
Berita terkait

* BPS: Pembatasan BBM Munculkan Moral Hazard
* Tim Pengkaji PDIP Tolak Pembatasan BBM
* Tim Pengkaji Usulkan Harga Pertamax Dipatok Rp 8.000
* Konsumsi BBM Bersubsidi Melebihi Kuota
* BBM Tidak Naik, Defisit APBN Membengkak Rp 76 Triliun

Bambang mengatakan, kenaikan harga minyak bisa dipastikan akan meningkatkan anggaran subsidi terutama subsidi BBM dan listrik. “Karena itu harus dipastikan pengguna BBM bersubsidi harus tepat sasaran,” katanya.

Melihat perkembangan harga minyak saat ini, pemerintah mentargetkan jangan sampai defisit melebihi 2 persen dari produk domestik bruto. “Pokoknya defisitnya jangan sampai naik lebih dari 2 persen,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, kata dia, program penghematan harus berjalan efektif, kemudian keuntungan dari kenaikan harga minyak harus dimanfaatkan secara maksimal. Padahal di sisi lain, peningkatan penerimaan negara membuat subsidi pendidikan otomatis iku naik.

Sejauh ini, Kementerian Keuangan, baik yang diwakili oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo maupun Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro belum secara tegas merespon usulan kenaikan harga premium sebesar Rp 500, ataupun usulan penetapan harga pertamax Rp 8000 maupun pengendalian premium.

“Ya pokoknya yang paling bagus dilakukan pada bulan yang inflasinya rendah, itu saja,” kata Bambang. Apakah usulan menaikkan premium Rp 500 lebih enak bagi pemerintah ? “Saya bukan masalah enak apa enggak enak, yang mesti kami hitung itu dampak ke anggarannya,” katanya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, akan ada tambahan defisit APBN sebesar Rp 10 sampai 17 triliun apabila harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price) terus bergerak ke level US$ 90 hingga US$ 100 per barel. “Analisis kami menunjukkan bahwa ada penambahan defisit Rp 10 – 17 triliun,” kata Agus Marto di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin

Penambahan defisit tersebut tidak akan lebih dari 2 persen. Saat ini, defisit APBN 2011 dijaga di level 1,8 persen dari produk domestik bruto. Kenaikan ICP itu, kata Agus didasarkan pada rata-rata harga ICP 12 tahun terakhir. “ICP 12 bulan terakhir sekarang US$ 86 per barel,” katanya.

tempointeraktif.com Pemerintah Tetap Ingin Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

Posted in: nasional