7:50 PM
admin
Presiden AS Barack Obama menunjuk pakar anti-terorisme Russell Travers dalam upaya memerangi bahaya Wikileaks dan pengungkapan data secara ilegal di masa mendatang.
Pernyataan Gedung Putih menyebutkan, Travers, Wakil Direktur Pusat Informasi Kontraterorisme Nasional, akan memimpin upaya komprehensif mengidentifikasi dan mengembangkan reformasi struktural untuk menangani pelanggaran Wikileaks.
Pemerintah Washington kehilangan kendali setelah situs pembocor dokumen rahasia itu pekan lalu mengungkap 250 ribu data rahasia diplomatik AS, yang sebagian besar berhasil mempermalukan pemimpin-pemimpin negara tetangga.
Penunjukkan Travers mengindikasikan, pemerintahan Obama merasa ‘tersengat’ oleh pemberitaan itu dan segera mengambil langkah substansif untuk menghindari hal serupa di kemudian hari.
Di antara tugas barunya, Travers akan memberikan nasihat bagi staf keamanan nasional mengenai tindakan perbaikan. Dia juga akan mengkoordinasi diskusi pengembangan teknologi atau perubahan kebijakan untuk mencegah kebocoran. Sebelumnya, Travers bertugas mengatur arus informasi berkenaan dengan terorisme ke lembaga-lembaga AS sejak serangan 11 September.
The Washington Post mendeskripsikan Travers sebagai pelindung dan koordinator pembagian data terorisme negara. Namun, Pusat Kontraterorisme Nasional, yang merupakan tempatnya bekerja, merupakan satu dari sekian lembaga yang menyalahkan dirinya atas kegagalan mengungkap komplotan peledak pesawat AS pada Natal tahun lalu.
Sebagian besar data yang diungkap Wikilekas berasal dari Departemen Luar Negeri atau diplomat dalam misi luar negeri, yang memaksa AS menelaah kembali prosedur keamanan. “Departemen ini akan mengerahkan alat otomatis yang akan terus memonitor jaringan untuk mendeteksi anomali (keanehan) yang tidak mudah terlihat. Selanjutnya staf akan menganalisis anomali tersebut untuk memastikan bahwa itu tidak mengancam sistem,” pernyataan Gedung Putih.
Dewan penasihat intelijen Presiden (PIAB) berusaha mencari cara pembagian cabang eksekutif dan melindungi data. PIAB akan mengecek kebocoran data rahasia di seluruh pemerintahan dan memastikan kebutuhan untuk berbagi informasi atau melindungi informasi. tempointeraktif.com
Pernyataan Gedung Putih menyebutkan, Travers, Wakil Direktur Pusat Informasi Kontraterorisme Nasional, akan memimpin upaya komprehensif mengidentifikasi dan mengembangkan reformasi struktural untuk menangani pelanggaran Wikileaks.
Pemerintah Washington kehilangan kendali setelah situs pembocor dokumen rahasia itu pekan lalu mengungkap 250 ribu data rahasia diplomatik AS, yang sebagian besar berhasil mempermalukan pemimpin-pemimpin negara tetangga.
Penunjukkan Travers mengindikasikan, pemerintahan Obama merasa ‘tersengat’ oleh pemberitaan itu dan segera mengambil langkah substansif untuk menghindari hal serupa di kemudian hari.
Di antara tugas barunya, Travers akan memberikan nasihat bagi staf keamanan nasional mengenai tindakan perbaikan. Dia juga akan mengkoordinasi diskusi pengembangan teknologi atau perubahan kebijakan untuk mencegah kebocoran. Sebelumnya, Travers bertugas mengatur arus informasi berkenaan dengan terorisme ke lembaga-lembaga AS sejak serangan 11 September.
The Washington Post mendeskripsikan Travers sebagai pelindung dan koordinator pembagian data terorisme negara. Namun, Pusat Kontraterorisme Nasional, yang merupakan tempatnya bekerja, merupakan satu dari sekian lembaga yang menyalahkan dirinya atas kegagalan mengungkap komplotan peledak pesawat AS pada Natal tahun lalu.
Sebagian besar data yang diungkap Wikilekas berasal dari Departemen Luar Negeri atau diplomat dalam misi luar negeri, yang memaksa AS menelaah kembali prosedur keamanan. “Departemen ini akan mengerahkan alat otomatis yang akan terus memonitor jaringan untuk mendeteksi anomali (keanehan) yang tidak mudah terlihat. Selanjutnya staf akan menganalisis anomali tersebut untuk memastikan bahwa itu tidak mengancam sistem,” pernyataan Gedung Putih.
Dewan penasihat intelijen Presiden (PIAB) berusaha mencari cara pembagian cabang eksekutif dan melindungi data. PIAB akan mengecek kebocoran data rahasia di seluruh pemerintahan dan memastikan kebutuhan untuk berbagi informasi atau melindungi informasi. tempointeraktif.com
0 comments:
Post a Comment