Petisi 28 Meminta Presiden SBY Mundur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Petisi 28 kembali menyuarakan tuntutannya kepada Presiden SBY untuk secara legowo, mundur secara terhormat.

Saat melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Rabu (13/10/2010) para delegasi Petisi 28 kembali mengungkapkan beberapa hal kegagalan Presiden SBY  memimpin bangsa ini selama enam tahun.
"Gerakan menjatuhkan SBY bukan kehendak kami tapi kehendak rakyat karena menganggap Presiden gagal menjalankan amanat rakyat dalam banyak hal. Presiden gagal membangun kepercayaan kepada rakyat. Lihat saja, hampir setiap hari Presiden selalu digunjingkan terus," kata Koordinator Petisi 28, Haris Rusly Moti. 

Kedatangan para delegasi Petisi 28, tak lain untuk menyikapi pernyataan Pramono Anung yang sebelumnya menyatakan, hanya mimpi di siang bolong, terkait rencana menggulingkan pemerintahan SBY.

Para delegasi yang ikut hadir menemui mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan di ruang kerjanya di DPR antara lain Gigih Guntoro, Iwan Dwi Laksono, Ahmad Muslim, Hartsa Mashirul, John Mempi, Noviar, Ahmad Suryono.
Kemudian, Catur Agus Saptono, Uray Zulhendry, Hatta Taliwang dan beberapa rekan aktivis lainnya.

"Lebih baik mundur secara terhormat, dari pada mundur secara tidak terhormat," Iwan Dwi Laksono menegaskan kembali.

Haris Rusly menambahkan, Petisi 28 sudah menyampaikan hal ini melalui surat yang ditujukan langsung kepada Presiden SBY. Ada 28 butir, hal-hal, atau rangkuman berbagai hal yang dianggap menjadi perihal penting atas kegagalan Presiden SBY menjalankan pemerintahannya.

Prersiden gagal memimpin karena makin terlihat adanya kekacauan konstitusi. Praktek berbangsa dan berbegara, jauh menyimpang dan menghianati foilospfi dasar negara. Seakan menempatkan uang sebagai panglima. Hanya orang kaya, yangf bisa membeli aspirasi rakyat," tandas Moti.

Pemerintah, saat ini hanya mempertontonkan kepada rakyat, sebuah pertarungan antar institusi. Padahal, Presiden SBY memiliki partai terbesar di DPR.

Presiden kemudian dianggap gagal dalam menghentikan peperangan antar institusi negara. Bahkan, malah memicu perang, terkait soal kasus Century, pemerintah juga diduga menentang keputusan parlemen. Belum lagi soal kasus hukum lainnya. Bahkan, KPK sebagai lembaga hukum independen menjadi tak berdaya.

"Bagi kami, Presiden SBY tidak akan pernah sanggup, berani  dalam mengambil resiko atas permasalahan bangsa saat ini. Padahal, negara ini ibarat komputer yang sudah hang, perlu direstart. Perlu dari awal lagi untuk membenahi bangsa ini," imbuhnya.

"Kalau presiden jatuh, itu karena rakyat merasa pemerintahan ini sudah tidak amanah. Apalagi, hampir setiap hari presiden di permalukan terus. Jadi ini bukan fitnah dan bukan gosip," Haris Rusly Moti menandaskan.

Posted in: nasional